Porprov XV Jabar Disorot: Semangat Membara Dana tak Merata
PORPROV XV Jabar menyisakan sejumlah persoalan. Anggaran dan sportivitas menjadi sorotan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Yuliantono
Pesta olahraga seharusnya menjadi ruang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Namun, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat justru dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, pembiayaan, hingga tuntutan menjaga sportivitas kompetisi.
Keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan yang diakui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kondisi tersebut turut memengaruhi kesiapan fasilitas pertandingan di sejumlah daerah, termasuk wilayah yang dipercaya menjadi tuan rumah.
Dedi memahami, tidak semua pemerintah daerah memiliki keleluasaan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Meski begitu, dia menegaskan Porprov tetap harus berlangsung agar para atlet memiliki ruang untuk bertanding dan mengembangkan prestasi.
Sejumlah kepala daerah, kata Dedi, bahkan sempat menyatakan keberatan ketika diminta menjadi bagian dari penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan tersebut. Namun, setelah dilakukan komunikasi, mereka akhirnya bersedia mengikuti pelaksanaan Porprov XV.
"Banyak bupati dan wali kota yang tadinya tidak mau melaksanakan Porprov. Tetapi saya sampaikan, atlet harus tetap bisa melaksanakan kegiatan. Akhirnya mereka kompak mengikuti," ujarnya.
Di tengah keterbatasan itu, Dedi menilai sportivitas harus tetap menjadi prinsip utama. Baginya, kompetisi olahraga bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi juara, melainkan juga bagaimana pertandingan berlangsung secara adil dan menjunjung nilai-nilai olahraga.
Karena itu, Pemprov Jabar akan mengevaluasi penyelenggaraan Porprov bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat. Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan, termasuk persoalan teknis dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
"Nanti saya undang KONI untuk membahas titik-titik mana yang masih lemah. Yang paling utama bagi saya, sportivitas harus menjadi nomor satu karena ini kegiatan olahraga," kata Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.
Namun, persoalan Porprov XV tidak berhenti pada keterbatasan fasilitas. Skema pembiayaan juga menjadi perhatian, terutama terkait besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung daerah penyelenggara.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, meminta Pemprov Jabar mengambil peran lebih besar dalam menopang kebutuhan anggaran Porprov. Menurutnya, kompetisi olahraga tingkat provinsi tidak semestinya terlalu membebani pemerintah kabupaten dan kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah. (gin)
Editor : Inilahkoran

