Sengketa Bojong Koneng Masuk Penyelidikan: Klaim Lahan Ujian Kepastian
SENGKETA lahan di Bojong Koneng, memasuki babak penyelidikan. Warga berharap kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Reza Zurifwan
Hamparan lahan seluas 4,5 hektare yang dikelola sebagai Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kini berada dalam pusaran sengketa kepemilikan.
Pemiliknya, Ozzy Sudiro, mengaku lahannya tibatiba diklaim sebagai milik PT Sentul City Tbk.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut lahan milik Ozzy. Sebanyak 1,5 hektare tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng, termasuk area tempat berdirinya SDN Bojong Koneng VI, juga disebut masuk dalam klaim perusahaan tersebut.
Di tengah persoalan itu, Ozzy mengapresiasi langkah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat yang telah menindaklanjuti laporannya dengan meninjau langsung lokasi sengketa.
"Alhamdulillah, jika sebelumnya pihak kepolisian jarang merespons laporan warga terkait dugaan sengketa dengan PT Sentul City Tbk, kini dengan kepemimpinan Kapolri yang baru dengan visinya Polisi Bersama Masyarakat, laporan kami sudah ditindak lanjuti," kata Ozzy kepada wartawan, Rabu (18/11).
Menurut Ozzy, peninjauan langsung oleh penyidik menjadi perkembangan penting dalam upaya mencari kepastian hukum atas tanah yang diklaim sebagai miliknya. Dia menyebut laporan tersebut kini telah memasuki tahap penyelidikan.
Ozzy menduga terdapat kekeliruan dalam dasar klaim kepemilikan lahan oleh PT Sentul City Tbk. Perusahaan disebut mendasarkan klaim atas tanah warga pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2384, yang merupakan pecahan dari SHGB Nomor 2.
Dia mempersoalkan riwayat sertifikat tersebut karena menyebut SHGB Nomor 2 telah dihapus oleh kementerian terkait pada 1999. Selain itu, Ozzy juga mempertanyakan proses penerbitan dan penandatanganan dokumen SHGB yang digunakan perusahaan.
"Tak hanya itu, SHGB tersebut ditandatangani oleh Kasubsi atau pejabat eselon V di Kementerian ATR/BPN, dan bukannya ditandatangani oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor," tambahnya.
Persoalan lain yang turut disoroti Ozzy adalah keberadaan bangunan di atas lahan yang disengketakan.
Dia menyebut sejumlah bangunan vila miliknya maupun warga telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu diperhatikan dalam proses penelusuran status kepemilikan tanah. Sebab, sengketa tidak hanya menyangkut aset pribadi, tetapi juga menyentuh ruang hidup dan fasilitas pendidikan masyarakat setempat.
Meski menempuh jalur hukum, Ozzy menyatakan tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian.
Namun, dia berharap seluruh persoalan mengenai dasar kepemilikan dan klaim lahan dapat ditelusuri secara terbuka agar warga memperoleh kepastian hukum.
(gin)
Editor : Inilahkoran

