Kontrak PPPK Kembali Diperpanjang

Kontrak PPPK  Kembali Diperpanjang
KONTRAK PPPK: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi memberikan keterangan soal perpanjangan kontrak PPPK.(INILAH/YULIANTONO)

INILAH, Bandung - Kepastian masa kerja menjadi salah satu hal yang dinantikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Jawa Barat. 

Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai membagikan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak bagi puluhan ribu pegawainya.

Sebanyak 22.984 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar dipastikan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja untuk 2027. Jumlah tersebut sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mencapai lebih dari 23.000 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, berkurangnya jumlah pegawai dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari memasuki masa pensiun, terkena hukuman disiplin, hingga mengundurkan diri.

"Ada dalam kurun waktu setahun ini mereka pensiun, yang kedua, ada yang terkena hukuman disiplin, dan ada yang mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu," kata Dedi di Kota Bandung, baru-baru ini.

Pengunduran diri tersebut, menurut Dedi, bisa terjadi karena perubahan kondisi pribadi. Salah satu contohnya, pegawai yang harus berpindah domisili untuk mengikuti pasangan setelah menikah.

Dengan berbagai kondisi tersebut, jumlah PPPK Paruh Waktu yang memperoleh perpanjangan kontrak kini tercatat sebanyak 22.984 orang.

Kepastian perpanjangan kontrak itu mulai diwujudkan melalui pembagian SK secara bertahap ke sejumlah daerah. BKD Jabar mendistribusikannya berdasarkan wilayah agar proses administrasi berjalan tertib dan menjangkau seluruh pegawai.

Sejumlah daerah, termasuk Cirebon dan Sumedang, telah menerima SK perpanjangan kontrak. Selanjutnya, pembagian untuk wilayah Bandung dilakukan pada Rabu (18/11/2026), kemudian dilanjutkan ke Cimahi dan daerah lainnya.

Pembagian SK secara langsung juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk mencegah praktik pungutan liar. BKD ingin memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan proses administrasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada pegawai.

"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujarnya.

Di tengah kepastian perpanjangan kontrak tersebut, persoalan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Termasuk kemungkinan pembukaan formasi baru pada tahun mendatang.

Dedi menyebutkan, kebutuhan tambahan ASN akan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemprov Jabar tidak berencana melakukan rekrutmen melebihi jumlah ASN yang keluar melalui skema tersebut. (yuliantono/gin)


Editor : Inilahkoran