Kata Ketua Dewan Semua Eselon II Berpotensi jadi PJ Bupati, Masa Iya?

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi menilai semua eselon II berpotensi  menjadi Pejabat Sementara (Pj) Bupati Cirebon. Hal itu berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati Cirebon, Imron sekitar bulan november tahun ini.  Menariknya,  usulan pengisian Pj Kabupaten Cirebon, berada ditangan DPRD. 

"Ada tiga nama yang akan kami usulkan. Inikan hasil konsultasi dari biro hukum provinsi terkait pengisian Pj Bupati. formulanya DPRD Kabupaten/Kota berhak mengusulkan tiga nama. Kemudian tiga nama lagi dari provinsi. Jadi totalnya ada enam nama," kata Lutfi, Rabu 22 Maret 2023.

Luthfi juga sedikit memberi bocoran, bahwa usulan tiga nama calon Pj berangkat dari huruf vokal, bukan konsonan. Namun akunya bola panas Pj Bupati ada di DPRD Kabupaten Cirebon. Malahan dengan pede dia memprediksi tidak sedikit eselon II yang akan melakukan koordinasi dengan pihak dewan.

"Potensi Sekda naik tahta menjadi Pj masih sangat terbuka. Hanya saja, usulan itu bukan berangkat dari eksekutif. Tapi legislatif. Tapi tetep saja nanti Kemendagri yang menentukan. Tapi prioritasnya pasti yang diusulkan daerah," ungkapnya. 

Sementara itu, pengamat Politik Cirebon, Sutan Aji Nugraha justru membuat penilaian berbeda. Dirinya malah melihat, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Luthfi selalu membuat sensasi politik. Salah satunya pernyataan inisial huruf vokal untuk calon Pj Bupati Cirebon.

"Memang wajar karena dia politisi. Namun ranahnya bukan dia saja, melainkan ada pimpinan DPRD lainnya dan harus  dikomunikasikan kepada Bupati. Masalah keputusan, itu memang mutlak ada di Kemendagri," ucap Sutan Aji

Menurutnya, semua eselon II mempunyai peluang yg sama. Hanya saja, secara administratif kepegawaian tertinggi, tentunya ada pada jabatan Sekda yang juga eselon IIa. Masalahnya, rata-rata yang menduduki Pj ada pada Jabatan Tinggi Pratama eselon IIa, bukan IIb.  

"Pj Bupati ini merupakan representasi pelayanan publik, bukan pelayan politik dlm keadaan demisioner. Luar daerah banyak yang gagal ketika mengusulkan Pj dari eselon IIb," aku Sutan Aji. 

Dirinya menambahkan, bisa saja usulan dari legislatif terindikasi  berdasar selera partai. Hal itu terlihat dari beberapa manuver yang tidak merujuk kompetensi dan kualifikasi administratif.  Artinya, DPRD Kabupaten Cirebon jangan mengusulkan calon Pj yg bereselon IIb.  Sementara usulan dari provinsi dan instansi vertikal, semua yang diusulkan adalah eselon IIa.

"Artinya provinsi dan pusat usulannya eselon IIa. Lah DPRD Kabupaten Cirebon malah mengusulkan eselon IIb. Nanti dengan sendirinya usulan daerah akan  tereliminasi," tukasnya. (maman suharman)