Kaget Wahyu Mijaya Bakal Dilantik Jadi Pj Bupati Cirebon, DPRD Jabar Wanti PPDB

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengaku kaget, dimana dikabarkan besok, 17 Mei 2024, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wahyu Mijaya bakal dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Cirebon.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut, telah menetapkan Wahyu sebagai Pj Bupati Cirebon, menggantikan pasangan Imron Rosyadi dan Wahyu Tjiptaningsih yang masa jabatannya telah berakhir.

Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya selaku Komisi V mewanti-wanti jangan sampai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 menjadi terbengkalai, bila besok Wahyu jadi dilantik jadi Pj Bupati Cirebon.

Mengingat, PPDB 2024 tak lama lagi akan dimulai. Tepatnya pada 3-7 Juni untuk tahap 1 dan 24-28 Juni pada tahap 2.

"Mei MOP nih. Surprise pertengahan Mei. Kaget. Tapi ya kita hormati, ini institusi birokrasi," ujar Gus Ahad saat dihubungi INILAH, Kamis 16 Mei 2024.

Sebab, pakta integritas Wahyu yang menjanjikan PPDB 2024 berjalan transparan tanpa kecurangan otomatis luntur dan percuma dilakukan.

Lantaran konsentrasinya bakal terpecah dan dapat menjadi alasan lain, karena nantinya akan rangkap jabatan. 

Maka dari itu pihaknya berharap, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dapat segera melantik Kadisdik yang baru, bila benar nantinya Wahyu dikukuhkan menjadi Pj Bupati Cirebon. Mengingat pelaksanaan PPDB 2024 menyangkut masa depan ratusan ribu peserta didik yang meliputi SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat. 

"PPDB jenderalnya adalah Kadisdik. Ketika dapat tugas jadi Pj bupati. Ini akan berat kalau digabung. Jadi Pak Pj Gubernur perlu menunjuk Plt sebagai komandan tertinggi PPDB di seluruh Jawa Barat," ucapnya.

Gus Ahad pun berharap, entah itu Pj ataupun Plt yang ditetapkan oleh Bey Machmudin untuk mengomandoi Disdik Jabar, harus dipilih dari internal guna memastikan PPDB berjalan maksimal.

"Ambil dari orang yang terbaik dari Disdik, jangan sekali-kali dari luar. Nanti bisa kacau karena pemahaman tentang PPDB membutuhkan pemahaman kondisi riil, peta pendidikan di Jabar. Ini sangat kompleks," terangnya.

Sebab dia menilai, Wahyu tidak akan mampu bekerja maksimal bila rangkap jabatan, jika tetap dipaksakan sebagai Kadisdik Jabar.

"Tidak bisa beliau rangkap tugas. Enggak akan mampu. Akan ada salah satu yang terbengkalai," ujarnya.

Maka dari itu, guna mewujudkan komitmen Pemprov Jabar dalam memastikan PPDB 2024 bebas dari kecurangan kata Gus Ahad, harus dipilih sosok lain yang tepat menahkodai Disdik pasca pelantikan Wahyu.

"Setiap tahun selalu ribut. Tahun lalu urusan alamat palsu. Nah, tahun ini Alhamdulillah sudah launching kick off dengan sangat banyak perubahan signifikan dan kami sangat apresiasi pada persiapan sistem PPDB yang sangat berani dan tegas terhadap bentuk kecurangan. Ini luar biasa. Jadi, tentukan jenderal terbaik," pungkasnya. (Yuliantono)