Terbongkarnya Praktik Kecurangan PPDB Jabar 2023 Berakhir Pencoretan Ribuan Calon Siswa

INILAHKORAN, Bandung- Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan Provinsi resmi membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2023. Tindakan tersebut diambil setelah adanya bukti praktik Kecurangan yang dilakukan ribuan peserta tersebut.

Gubernur Ridwan Kamil membeberkan, sekitar 4.791 siswa yang curang dalam melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, telah dibatalkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.

Dia mengatakan, selama ini Pemprov Jabar memang tidak banyak bersuara dalam penanganan permasalahan PPDB. Namun tim pengaduan selalu bergerak cepat dalam menuntaskan persoalan, termasuk kecurangan dengan mengelabui kartu keluarga (KK) agar lolos di sistem zonasi. 

"4.791 (siswa) mereka yang mendaftar dengan cara ilegal, KK, domisili yang disiasati telah dibatalkan. Memang tidak ada drama-drama yang seperti ekspektasi orang. Tapi kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KK nya, sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan," ungkap Ridwan Kamil di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin 17 Juli 2023.

Emil melanjutkan, sanksi ini dapat menjadi pembelajaran bagi wali murid maupun siswa, agar mengikuti peraturan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPDB. "Itu untuk memberikan pelajaran, bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang kita laksanakan, sehingga Jabar In Syaa Allah yang hadir di sini sesuai dengan seleksi domisili sistem zonasi," ucapnya.

Dia menambahkan, hasil pelaksanaan PPDB tahun ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Disdik Jabar agar lebih baik di kemudian hari. Tentunya dengan koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) selaku operator utama PPDB.

"Tentu akan kita evaluasi, banyak komplain sana-sini. Nanti bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama misalkan terjadi kekurangan fasilitas di beberapa wilayah. Itu juga akan menjadi atensi penyelesaian di tahun-tahun berikutnya," imbuhnya.

Selain itu, Emil juga mendorong agar siswa yang telah masuk ke sekolah tujuan agar terus menjadi lebih baik, sesuai dengan program Jabar Masagi. Dimana menciptakan siswa yang unggul di segala bidang. "Pesan untuk siswa baru, jadilah manusia unggul Jabar yang fisiknya sehat, otaknya pintar, berakhlak dan ahli ibadah, itu kita sebut empat Jabar Masagi," paparnya.

Tidak hanya itu, Emil juga mengapresiasi kepada sekolah swasta yang selalu mendukung di tengah keterbatasan sekolah negeri di Jawa Barat. Dimana harapannya dapat menjadikan siswa-siswi Jabar selalu berkompeten dan berdaya saing.

"Bagi mereka yang bisa diterima (sekolah negeri), seperti kita tahu kapasitas sekolah negeri tentu terbatas ya. Oleh karena pada kesempatan ini saya mengapresiasi peran sekolah swasta yang sudah membantu menyediakan sarana dan kesempatan untuk belajar dari pada siswa-siswi baru ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menegaskan, pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," tegasnya. 

Wahyu Wjaya menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023. "Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki," katanya. 

Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah. "Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa," terang Wahyu. 

Ia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.  "Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya," pungkas Wahyu.***(yuliantono/rianto nurdiansyah)