Terbongkarnya Praktik Kecurangan PPDB Jabar 2023 Berakhir Pencoretan Ribuan Calon Siswa
Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan Provinsi resmi membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2023. Tindakan tersebut diambil setelah adanya bukti praktik kecurangan yang dilakukan ribuan peserta tersebut.
Selain itu, Emil juga mendorong agar siswa yang telah masuk ke sekolah tujuan agar terus menjadi lebih baik, sesuai dengan program Jabar Masagi. Dimana menciptakan siswa yang unggul di segala bidang. "Pesan untuk siswa baru, jadilah manusia unggul Jabar yang fisiknya sehat, otaknya pintar, berakhlak dan ahli ibadah, itu kita sebut empat Jabar Masagi," paparnya.
Tidak hanya itu, Emil juga mengapresiasi kepada sekolah swasta yang selalu mendukung di tengah keterbatasan sekolah negeri di Jawa Barat. Dimana harapannya dapat menjadikan siswa-siswi Jabar selalu berkompeten dan berdaya saing.
"Bagi mereka yang bisa diterima (sekolah negeri), seperti kita tahu kapasitas sekolah negeri tentu terbatas ya. Oleh karena pada kesempatan ini saya mengapresiasi peran sekolah swasta yang sudah membantu menyediakan sarana dan kesempatan untuk belajar dari pada siswa-siswi baru ini," ungkapnya.
Baca Juga : Disdik Jabar Batalkan 4 Ribu Lebih Pendaftar Curang di PPDB 2023
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya menegaskan, pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," tegasnya.
Wahyu Wjaya menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023. "Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki," katanya.
Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah. "Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa," terang Wahyu.
Halaman :
