Toxic Parenting di PPDB

INILAHKORAN, Bandung- Gaduh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seakan menjadi penyakit tahunan di negeri ini. Rasanya, hampir tak pernah ada ketenangan setiap kali musim PPDB tiba.

Pun di tahun 2023 ini, kegaduhan terus mewarnai sepanjang proses PPDB hampir di semua daerah di Indonesia. Sistem Zonasi disebut-sebut masih menjadi pemicunya. Padahal, sejatinya maksud dari penerapan Zonasi niatnya sudah baik. Yakni bagaimana menghilangkan paradikma sekolah favorit yang selama bertahun-tahun mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dalam praktiknya, sistem Zonasi dalam PPDB khususnya di tahun 2023 memang tidak berjalan mulus. Klimaknya adalah terbongkarnya praktik-praktik tidak terpuji atau kebohongan-kebohongan yang dilakukan sejumlah calon peserta didik yang ditenggarai mengakali Zonasi tempat tinggal demi dapat bersekolah di sekolah yang menjadi pilihan.

Praktik curang tersebut, mungkin sudah sejak dilakukan lama. Namun, baru tahun inilah hal itu terbongkar dan mencuat ke permukaan secara gamblang. 

Seiring dengan temuan itu, Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan bahkan menganulir atau mencoret lebih dari empat ribu calon peserta didik atau jumlah tepatnya mencapai 4.791 calon siswa yang dinyatakan dicoret dari PPDB karena terindikasi melakukan kebohongan.

Apa yang dilakukan Pemprov Jabar tentu merupakan sebuah langkah berani dalam menyikapi berbagai pratik kecurangan PPDB. Targetnya, disamping memberikan efek jera, juga memberikan pelajaran berharga bahka apapun dalihnya kebohongan dan kecurangan harus diberantas.

Pemprov Jabar mungkin menjadi daerah di Indonesia yang berani melakukan langkah itu. Kendatipun, kecurangan serupa sangat dimungkinkan terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia.

Kecurangan dalam PPDB, sebenarnya bukan hanya prilaku tidak terpuji, tetapi sejatinya merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Bagaimana tidak, melakukan kebohongan dan kecurangan untuk berlomba mendapatkan pendidikan seakan menjadi hal lumrah. 

Tak sedikit orang tua yang rela melakukan apapun demi untuk menyekolahkan sang anak di sekolah impiannya. Mulai dari suap, hingga mengakali Zonasi. Praktik itulah yang sesungguhnya menjadi ancaman sesungguhnya. 

Menanamkan kecurangan dan kebohongan kepada anak dalam meraih sesuatu. Mengajarkan anak menyuap demi meraih impian. Maka, kegagalan PPDB juga sangat dipengaruhi oleh prilaku orang tua calon peserta didik yang memiliki mental Toxic parenting.

Sehebat dan sebaik apapun sistem PPDB dibuat, ketika orang tua siswa tak memiliki kesadaran yang sama untuk berlaku benar, hasilnya akan tetap buruk. Maka, pencoretan ribuan siswa di Jabar harusnya menjadi sebuah peringatan agar orang tua mampu menjalankan perannya. Bukan malah menjadi contoh buruk bagi generasi selanjutnya dengan prilaku tidak terpuji. Setop kebohongan dan kecurangan demi menyenangkan anak. Berat, pastinya. Tapi itulah yang harus dibangun bersama di negeri ini.***