Maknai Peringatan Hardiknas 2024, Arsan Latif Akui Kondisi Pendidikan di KBB Seperti ini 

INILAHKORAN, Ngamprah - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 memiliki makna tersendiri bagi Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif.

Menurutnya, pendidikan merupakan modal dasar bagi semua pihak untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas

Orang nomor satu di KBB itu mengakui, kondisi pendidikan di Bandung Barat saat ini masih dalam proses menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga, pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemda Bandung Barat setiap tahunnya. 

"Bagaimana kita memperbaiki kualitas pendidikan, sehingga para murid merasa merdeka saat belajar dan menghasilkan murid yang berkualitas serta cinta kepada Indonesia," katanya usai memperingati Hardiknas 2024 di Plaza Mekarsari, Kecamatan Ngamprah pada, Kamis 2 Mei 2024.

Arsan pun mengajak seluruh jajaran terkait untuk memberikan ruang yang luas bagi para siswa dan perhatian khusus kepada guru di wilayahnya. 

"Saatnya kita harus berikan ruang yang cukup luas kepada anak didik kita termasuk, perhatian kepada guru dan sapras di bidang pendidikan mengalokasikan dana yang cukup. Sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya. 

Arsan juga berpesan kepada Kadisdik KBB untuk tidak memberikan perhatiannya secara terpisah atau melihat dari jarak tempuh dengan kantor pemerintahan. 

"Jangan karena dekat dari pemerintah jadi pusat perhatian, justru yang harus jadi perhatian itu yang jauh. Sehingga dia tidak merasa terpinggirkan," tegasnya. 

Oleh karenanya, Arsan meminta kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi kesulitan atau kendala di dunia pendidikan. 

"Apapun kesulitan terkait dengan dunia pendidikan segera laporkan kepada kami. Kita akan cari solusi dan harus ada solusi," ujarnya.

Terpisah, Pengamat Mutu Pendidikan Jawa Barat, Idris Apandi menyebut, pekerjaan rumah pendidikan, khususnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini terkait dengan kasus perundungan atau kekerasan di kalangan peserta didik.

"Sebenarnya ini juga sebagai dampak jadi game online itu. Jadi mereka menganggap kekerasan itu sebagai hal yang biasa," sebutnya.

"Makanya pemerintah mencanangkan pencegahan kekerasan dalam pendidikan dengan meminta sekolah-sekolah membuat Satgas Anti Perundungan," sambungnya.

Meski begitu, ini bukan hanya tanggung jawab Disdik KBB saja melainkan Dinas Sosial (Dinsos) dan kepolisian.

"Saya mendorong untuk sekolah di KBB untuk menggerakkan Satgas Anti Kekerasan atau perundungan di satuan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 46 tahun 2023," ujarnya.***(agus satia negara)