Sikap Kami: Isi Otak Bacapres

UPAYA perintangan Sosialisasi terhadap bakal calon presiden/wakil presiden adalah kemunduran bagi Demokrasi. Dia juga merintangi rakyat untuk tahu isi kepala calon pemimpinnya.

Belakangan, informasi adanya kecenderungan perintangan terhadap Sosialisasi bacapres mulai sering terjadi. Sialnya, paling sering terjadi adalah di Jawa Barat. Salah satu bakal yang kerap kena rintangan adalah Anies Baswedan.

Beberapa kali aktivitasnya mendapatkan rintangan. Mulai dari Soreang, Cililin, dan teranyar di Gedung Indonesia Menggugat. Dalam hal terakhir ini, disebut-sebut karena ada persoalan administratif.

Saat ini, tahapan Pemilu, termasuk Pilpres 2024, memang belum masuk masa kampanye. Pendaftaran capres/cawapres pun belum. Yang bisa dilakukan politisi, calon pemimpin bangsa, adalah Sosialisasi. Memperkenalkan diri. Menyampaikan olah pikir tentang bangsa ke depan.

Betapapun belum sampai pada tahap visi-misi yang sahih, sejatinya Sosialisasi itu adalah kesempatan bagi publik untuk mengenal olah pikir nbacapres terhadap persoalan bangsa. Termasuk di antaranya persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Tanah Air. Bagaimana mereka menyikapi isu-isu terkini yang terjadi di negeri ini.

Dalam konteks kompetisi Pilpres 2024, bacapres yang rajin melakukan Sosialisasi adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Bacapres lainnya, Prabowo Subianto, belum seagresif dua kompetitornya itu.

Siapapun yang melakukan Sosialisasi, Anies, Ganjar, Prabowo, semestinya disambut dengan baik. Oleh siapa saja. Sebab, itulah kesempatan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas bacapres bagaimana menjalankan roda pemerintahan dan roda kebangsaan ke depan.

Pemikiran-pemikiran itu penting bagi publik, terutama untuk mencari siapa yang patut memimpin negeri ini lima tahun ke depan, sejak 2024. Pemikiran semacam ini penting ketimbang publik diperkenalkan gimmick-gimmick yang sering menipu mata calon pemilih.

Karena itu, mereka harus diberi ruang seterbuka mungkin. Itu yang terbaik bagi publik. Tidak setuju dengan pemikirannya, maka ada ruang untuk “menghajar”. Tapi, apa yang hendak dihajar, jika ruang menyampaikan pikiran justru ditutup?

Itu sebabnya, kita menyesalkan adanya, atau akan adanya, perintangan-perintangan seperti itu. Terhadap bacapres siapapun. Mereka harus terus diberi panggung agar “isinya” betul-betul kita ketahui dan pahami. Jangan lagi publik disodorkan dengan pilihan-pilihan seperti membeli kucing dalam karung. Tak banyak mengenal pemikiran kandidat, tapi terpaksa harus memilih di hari pencoblosan.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu, sederhana saja. Serahkan ke Bawaslu. Biar mereka yang jadi wasit. Tentu, dengan harapan, jadi wasit yang adil. Jangan pengadil itu kelompok-kelompok, apalagi yang memiliki kepentingan.***