Triwulan I 2024, Kinerja APBN di Jabar Surplus Rp4,96 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Hingga triwulan I 2024, realisasi APBN di Jabar terhitung surplus Rp4,96 triliun.

Kepala Bagian Umum Kanto Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan Giri Susilo mengatakan, hingga triwulan I 2024 kinerja APBN di Jabar menghasilkan surplus sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun dan total belanja tercatat sebesar Rp30,65 triliun. 

Menurutnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Jabar pada triwulan I 2024 itu relatif tetap solid menjaga optimisme di tengah dinamika ekonomi global

“Saat ini risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 31 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan pendapatan negara,” kata Giri, akhir pekan lalu.

Meski kondisi domestik relatif kuat, kata dia, pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 di Jabar terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Dia menuturkan, kenaikan terbesar terjadi pada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tumbuh 226,51% atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh Non Migas yang tumbuh sebesar 10,43%, juga adanya kenaikan PNBP BLU yang signifikan karena terdapat perubahan kebijakan percepatan pengesahan pendapatan BLU. 

Kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan senilai Rp7,40 triliun, pertumbuhan terjadi di semua jenis belanja terutama di belanja barang senilai Rp4,19 triliun. Realisasi TKD tumbuh sebesar 38,99% yoy yang utamanya dikontribusi kenaikan DAU dan DAK Non Fisik.

Giri mengatakan, penerimaan pajak hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp26,42 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,95% (Rp1,3 triliun). PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 127,99% (Rp19,38 miliar) dibandingkan periode Maret 2023. 

PPh 21 tumbuh 20,17% didorong banyaknya pembayaran pajak masa Desember 2023 yang dibayarkan pada triwulan I 2024. Selain itu, peningkatan PPh juga disumbang pembayaran skaligus atas jaminan hari tua, uang tebusan pension, uang pesangon dan bonus tahun 2023 yang dicairkan pada triwulan I 2024. 

Dari sisi sektor dominan, sektor industri pengolahan berkontribusi terbesar yaitu sebesar 44,72%. Diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 4,22% seiring dengan maikn membaiknya aktivitas masyarakat di sektor perdagangan internasional dengan kontribusi sebesar 21,54%.

Capaian penerimaan neto bea cukai Jabar sebesar Rp7,44 triliun atau 20,60 persen dari target tahunan. Pertumbuhan total penerimaan bea dan cukai (yoy) turun sebesar 22,24% atau senilai Rp2,13 trilun. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan target penerimaan untuk wilayah Jabar sebesar Rp36,09 triliun dari target tahun 2023. 

Langkah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta pengamanan penerimaan negara melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) TA 2024, optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta implementasi ultimum remedium cukai, dan kegiatan lainnya.

Total realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 12,09% yoy dengan capaian 35,69% dari target Rp4,91 triliun yang dikontribusi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Capaian PNBP lainnya dikontribusi dari realisasi pada akun pendapatan paspor, pendapatan penerbitan STNK, pendapatan BPKP, penerimaan kembali TKD dan dana desa tahun anggaran Lalu dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Giri menambahkan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp12,11 triliun tumbuh 74,93% dari tahun sebelumnya yang didukung peningkatan signifikan realisasi pada seluruh jenis belanja.***