Triwulan I 2024, Kinerja APBN di Jabar Surplus Rp4,96 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Hingga triwulan I 2024, realisasi APBN di Jabar terhitung surplus Rp4,96 triliun.

Kepala Bagian Umum Kanto Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan Giri Susilo mengatakan, hingga triwulan I 2024 kinerja APBN di Jabar menghasilkan surplus sebesar Rp4,96 triliun. Total pendapatan Rp35,61 triliun dan total belanja tercatat sebesar Rp30,65 triliun. 

Menurutnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Jabar pada triwulan I 2024 itu relatif tetap solid menjaga optimisme di tengah dinamika ekonomi global

Baca Juga : Apindo Jabar Nilai Daya Saing Jabar Kudu Terus Ditingkatkan ke Level yang Lebih Tinggi

“Saat ini risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 31 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan pendapatan negara,” kata Giri, akhir pekan lalu.

Meski kondisi domestik relatif kuat, kata dia, pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. APBN 2024 di Jabar terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Dia menuturkan, kenaikan terbesar terjadi pada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tumbuh 226,51% atau senilai Rp28,44 miliar dan PPh Non Migas yang tumbuh sebesar 10,43%, juga adanya kenaikan PNBP BLU yang signifikan karena terdapat perubahan kebijakan percepatan pengesahan pendapatan BLU. 

Baca Juga : FOTO: Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat

Kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan senilai Rp7,40 triliun, pertumbuhan terjadi di semua jenis belanja terutama di belanja barang senilai Rp4,19 triliun. Realisasi TKD tumbuh sebesar 38,99% yoy yang utamanya dikontribusi kenaikan DAU dan DAK Non Fisik.