Wujudkan Antikorupsi di Kota Bandung, Seluruh Perangkat Daerah Teken Pakta Integritas dan Komitmen Bersama

Pemkot Bandung menggelar penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama dalam kick off meeting penyelenggaraan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM diikuti oleh seluruh perangkat daerah di Grandia Hotel, Senin 29 April 2024.

Wujudkan Antikorupsi di Kota Bandung, Seluruh Perangkat Daerah Teken Pakta Integritas dan Komitmen Bersama
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih melayani, merupakan wujud nyata dari komitmen untuk mengubah paradigma dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (istimewa)

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung menggelar penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama dalam kick off meeting penyelenggaraan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM diikuti oleh seluruh perangkat daerah di Grandia Hotel, Senin 29 April 2024.

Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih melayani, merupakan wujud nyata dari komitmen untuk mengubah paradigma dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

"Tugas kita sebagai penyelenggara negara adalah memberikan pelayanan publik pelayanan publik itu tentunya harus akuntabel dan harus juga transparan ini adalah sebuah tuntutan," kata Bambang Tirtoyuliono.

Baca Juga : OPD Tak Gercep Respons Laporan Aduan Warga, Sekda KBB: Tunjangan Kinerja Bakal Dipotong 

Bambang menyebut, perwujudan zona integritas dan budaya anti korupsi harus dilaksanakan oleh seluruh ASN Pemkot Bandung. Untuk itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat harus memastikan semua pegawai di bawah arahannya untuk melakukan hal serupa.

Bambang juga mengatakan, dukungan dan pendampingan dari seluruh stakeholder termasuk Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan seluruh pelayanan publik berjalan optimal.

"Pendampingan dari para penegak hukum sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya potensi-potensi adanya kesalahan. Kami juga memastikan pelayanan publik harus jauh lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, mari berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik khususnya di kota Bandung," ucapnya.

Baca Juga : Tanggapi Polemik Larangan Nobar dari MNC, Begini Penjelasan KPID Jabar

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bandung Dharmawan mengatakan kick off meeting ini merupakan sebuah momen penting bagi Pemkot Bandung dalam membangun kembali budaya antikorupsi yang kokoh dan berkesinambungan. Sehingga dapat mewujudkan satu nilai-nilai antikorupsi yang berlaku di seluruh lingkungan Pemkot Bandung

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani