Legislasi dan Otoritas Eksekutif, Aktor Penting dalam Perlindungan Keamanan Siber
Di era digital yang semakin maju, ancaman keamanan siber telah menjadi salah satu risiko utama bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan Sheehan dkk tahun 2022 menemukan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada kelangsungan bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan pelanggaran privasi.
INILAHKORAN, Bandung - Di era digital yang semakin maju, ancaman keamanan siber telah menjadi salah satu risiko utama bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan Sheehan dkk tahun 2022 menemukan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada kelangsungan bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan pelanggaran privasi.
Selain itu juga berdampak pada kerugian finansial yang signifikan. Cybersecurity Ventures memperkirakan kerugian akibat ancaman keamanan siber di tahun 2025 akan mencapai 10,5 triliun USD, naik dari kerugian 8 triliun di tahun 2023.
Menurut Nida Rubini, salah saeorang peneliti Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), besarnya kerugian tersebut membuat sistem pertahanan keamanan siber yang kuat menjadi penting.
Baca Juga : Cuaca Ekstrem Diprediksi Masih Berlanjut, PLN Imbau Pelanggan Amankan Penggunaan Kelistrikan
“Saat ini ada banyak korporasi di level nasional maupun global yang memberikan layanan perlindungan tersebut,” ungkap Nida, Sabtu 30 Maret 2024.
Ia menyebutkan di tingkat nasional, perusahaan-perusahaan seperti Radika Karya Utama atau Edavos beroperasi menawarkan perlindungan tersebut. Sementara itu, di tingkat global, ByteDance, yang memberikan perlindungan bagi platform TikTok, menjadi contoh perusahaan yang sangat memberikan proteksi tersebut.
“Meski demikian, kegagalan dalam memberikan perlindungan data seperti dalam kasus tuduhan Parlemen America Serikat terhadap TikTok masih sering kita temukan,” jelasnya.
Baca Juga : Dukung Perkembangan Wirausaha, Sisternet Gelar Edukasi Legalitas UMKM Indonesia
Ia menambahkan, menurut James Andrew Lewis, Direktur Program Teknologi Strategis di lembaga CSIS Amerika Serikat, tuduhan-tuduhan semacam itu tidak hanya terkait dengan kemampuan teknologi proteksi saja, namun juga memiliki dimensi politik yang kuat.
Halaman :
