Legislator Jabar Akui PPDB Sulit Bisa Berjalan Maksimal, Ini Sebabnya...

INILAHKORAN, Bandung - Legislator Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengakui, PPDB sulit berjalan baik dan maksimal, apapun skemanya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini menerangkan, alasannya karena sebaran sekolah di tiap kecamatan masih belum merata. Masih ada 128 kecamatan yang blankspot, tidak memiliki SMA maupun SMK negeri.

Contoh terdekat kata Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi Wijaya seperti di Kota Bandung. Dimana dari 30 kecamatan, ada 14 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri.

"Kota Bandung ibukota Jawa Barat, artinya kebijakan sekarang adalah ada sekolah penyangga. Misalkan sebuah kecamatan kosong maka siswa ditampung di sekolah penyangga di kecamatan tetangganya," ujar Gus Ahad baru-baru ini.

Sehingga skema zonasi misalnya kata dia, jelas sulit diberlakukan karena situasi tersebut. 

Sebab itu, dia mendorong agar Pemprov Jabar dapat memprioritaskan membangun sekolah negeri, tanpa mengenyampingkan sekolah swasta.

"Ada 14 Kecamatan yang tidak ada sekolahnya sama sekali. Ini harus dibereskan, wajib dan harus selesai dengan tempo secepat-cepatnya," ucapnya.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah, bagaimana pemerintah harus melakukan sesuatu untuk wilayah blankspot.

"Dan ini perlu dibicarakan bersama dengan sekolah swasta jangan sampai sekolah swasta dirugikan. Jadi PR ini besar kalau perlu bukan sekedar Dinas Pendidikan tapi libatkan juga Bappeda, BMPR, BPKAD untuk keuangan," imbuhnya.

Termasuk membuka kemungkinan kerjasama dengan BUMD atau BUMN, untuk pembiayaan B2B atau pembiayaan dari luar APBD secara umum. Sehingga anak Jawa Barat bisa bersekolah di lokasi-lokasi memang tidak jauh dari rumahnya dan mudah diakses.
 
Tidak hanya itu, anak putus sekolah juga harus turut menjadi perhatian pemerintah, karena penentu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan yang menjadi indeks keberhasilan, yaitu tingginya angka kasar anak sekolah dan juga seberapa banyak meminimalisasi anak-anak miskin putus sekolah.

"Dulu mereka itu bisa ditampung mengisi yang antara spelling 32 sampai 36 itu banyak diisi oleh anak-anak miskin, namun dengan keterbatasan saat ini banyak anak miskin yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri," katanya.

Menurut dia, jika berkenan dinas mengalokasikan anggaran agar mereka bisa bersekolah, agar mampu bersekolah di sekolah swasta.

"Ini PR berikutnya Pak kadis dan jajaran gubernur adalah bagaimana agar sekolah-sekolah swasta ini khusus untuk anak-anak yang memang tidak mampu," lanjutnya.

Hal itu perlu ada pembicaraan dengan provinsi agar mereka bisa bersekolah, bahkan bisa gratis. Kalaupun tidak, menyesuaikan biaya sekolah dengan kemampuan mereka.

"Ketika masalah ini tidak diselesaikan sekarang maka itu bisa terjadi kecelakaan-kecelakaan berikutnya pertama drop out karena enggak mampu lagi. Yang kedua adalah tidak bisa ikut ujian, yang ketiga ketika bisa lulus maka masih ada tunggakan sehingga berwujud dengan penahanan ijazah," terangnya.***