OPD Tak Gercep Respons Laporan Aduan Warga, Sekda KBB: Tunjangan Kinerja Bakal Dipotong 

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal memberikan sanksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak gerak cepat menindaklanjuti laporan pengaduan masuk dari masyarakat. Besaran tunjangan kinerja menjadi taruhannya.

Sanksi yang bakal diberikan berupa penundaan hingga pemotongan tunjangan kinerja. Selain itu, apabila dalam OPD di KBB itu ada satu orang yang lambat merespons maka satu OPD tersebut yang bakal terkena dampaknya.

"Nanti akan ada aplikasi dimana semua laporan ataupun keluhan masyarakat baik tertulis, email, maupun pesan WA masuk ke situ. OPD diberi waktu untuk merespons, kalau yang tidak cepat merespons ada sanksi, tunjangan kinerja pejabatnya akan ditunda dan dipotong," kata Sekda KBB Ade Zakir, Senin 29 April 2024.

Baca Juga : Tanggapi Polemik Larangan Nobar dari MNC, Begini Penjelasan KPID Jabar

Ade menilai, kebijakan tersebut dilakukan lantaran Pemda KBB ingin merespons semua laporan dari masyarakat. Kendati pun tidak semua bisa langsung ditangani karena butuh waktu. Seperti perbaikan jalan rusak ataupun perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sudah akan ambruk. 

"Semoga dengan begini, semua OPD kompak bergerak. Misalnya untuk Rutilahu saya telah mengusulkan program Merenah," ujarnya.

"Jadi nanti ada tim reaksi cepat merenovasi Rutilahu minimal rumahnya bisa ditempati," ucapnya.

Baca Juga : Hari Bumi Sesuai, Bio Farma Tanam 4.000 Mangrove

Tak hanya itu, pihaknya pun bakal memperketat sistem kehadiran ASN dengan menggunakan teknologi yang lebih disempurnakan. Sehingga kecil kemungkinan untuk bisa diakali oleh mereka yang nakal atau menitip absen.