Kupas LKPJ Gubernur, Komisi III DPRD Jabar Harap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian
Komisi III DPRD Jabar berharap, sektor pendapatan dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi, kala mengupas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Komisi III DPRD Jabar berharap, sektor pendapatan dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi, kala mengupas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nangolah mengatakan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sangat penting agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik dengan lebih baik.
Optimalisasi pendapatan, lanjut Sugianto salah satunya bisa direalisasikan dengan memanfaatkan aset Pemprov Jabar.
"Aset pemerintah Provinsi yang dipinggir jalan saja, katakanlah jalan provinsi bisa dimanfaatkan seperti billboard yang bisa mendatangkan PAD, ini sangat strategis dari salah satu sisi yang bisa meningkatkan PAD," ujarnya.
Sugianto menekankan kolaborasi menjadi sangat penting agar semua pihak baik dinas maupun BUMD bisa saling membahu dalam berbagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
"Kolaborasi seperti apa kedepan agar optimalisasi kaitan pendapatan ini bisa segera direalisasikan," ucapnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Sumiyati, yang berharap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa kembali dioptimalkan, salah satunya melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.
"Bagaimana caranya PAD kita bisa kembali meningkat seperti halnya sebelum Covid-19 dulu, salah satunya peran BUMD yang harus dioptimalkan," tuturnya.
Sumiyati menambahkan, saat ini Pemprov Jabar memiliki 41 BUMD. Namun tidak semua BUMD rajin menyetorkan dividen.
"Yang sakit laporkan ke Gubernur, bagaimana caranya agar bisa sembuh apalagi kita harus bayar utang (pinjaman PEN)," tandasnya. (yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani

