Angkut ODGJ Diluncurkan, DPRD Jabar Justru Soroti Minimnya Ruang Penampungan

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan daya tampung panti sosial, menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jabar dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat proses rehabilitasi, terutama ketika pasien harus ditempatkan bersama kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengungkapkan, Dinas Sosial (Dinsos) menjadi sektor utama yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan masyarakat melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga.

Namun, peningkatan akses pelaporan belum sepenuhnya ditopang kesiapan infrastruktur penanganan. Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi Pemprov Jabar adalah terbatasnya ruang penampungan khusus bagi ODGJ.

Akibatnya, pasien terpaksa ditempatkan di fasilitas sosial yang juga menampung kelompok masyarakat dengan persoalan kesejahteraan berbeda. Situasi tersebut terjadi, di antaranya, di panti sosial di Sukabumi dan Kabupaten Cirebon.

"Dinsos yang menangani ODGJ itu, problem kita yaitu kapasitas ruang," ujar Yomanius, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, penggabungan penghuni dengan karakteristik dan kebutuhan penanganan berbeda berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan rehabilitasi. Padahal, suasana fasilitas yang kondusif menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pemulihan pasien.

"Ada ODGJ yang disiapkan di tempat-tempat di mana bergabung dengan kelompok masyarakat bermasalah di luar ODGJ. Akhirnya menjadi suasana tidak kondusif," ucapnya.

Mengatasi persoalan tersebut, Komisi V DPRD Jabar mendorong optimalisasi Satuan Pelayanan (Satpel) Bina Laras Sakurjaya di Kabupaten Sumedang sebagai pusat penanganan ODGJ yang lebih terintegrasi.

Penguatan fasilitas di Sakurjaya dinilai penting, untuk mengurangi kepadatan sekaligus memastikan pasien memperoleh lingkungan rehabilitasi sesuai kebutuhan penanganannya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar juga memiliki fasilitas alternatif di Cisurupan, Kabupaten Garut. Sayangnya, pemanfaatan tempat tersebut masih terkendala status kepemilikan yang sebatas sewa serta kondisi bangunan yang belum representatif.

Keterbatasan tersebut menjadi perhatian DPRD Jabar, agar pemerintah daerah dapat menyiapkan dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanganan ODGJ.

"Kami ingin mendorong Sakurhaya menjadi pusat penanganan ODGJ, tetapi ada keterbatasan juga. Sebenarnya Cisurupan itu jadi alternatif, tetapi statusnya sewa dan kualitas bangunannya ya kurang representatif," katanya.

Meski kondisi infrastrukturnya belum ideal, Yomanius justru mencermati proses pemulihan pasien di Cisurupan yang relatif lebih cepat dibandingkan di Sakurjaya.

Dia menduga faktor lingkungan, terutama suhu udara yang lebih sejuk di kawasan Cisurupan, berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis pasien.

"Yang menarik adalah penanganan di Cisurupan relatif lebih cepat ketimbang yang di Sakurjaya, apakah karena di Sakurjaya panas dan di Cisurupan dingin," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merilis fitur baru di aplikasi Sapawarga, yakni Angkut ODGJ. Fitur ini dibuat untuk menertibkan penanganan ODGJ agar tidak lagi dilempar antardaerah dan bisa dipantau secara real time.

Dedi mengatakan, penanganan ODGJ di Jabar harus memiliki sistem yang jelas. Tujuannya, agar pasien tidak diputar dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan.

"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).

Dedi menyebut kondisi tersebut sebagai perkara klasik yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, tidak boleh ada lagi pembiaran dan lempar tanggung jawab antarpemerintah daerah.

Melalui fitur Angkut ODGJ yang bisa diakses di aplikasi Sapawarga, seluruh proses mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan akan dipantau secara digital oleh Pemprov Jabar.

"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," kata Dedi.

Dengan sistem ini, Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota, dan rumah sakit rujukan bisa melihat langsung status penanganan setiap pasien. Tujuannya agar tidak ada pasien yang mangkrak di jalan atau ditolak rumah sakit.

Selain penertiban administrasi, Dedi juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk merawat ODGJ sampai sembuh. Setelah dinyatakan sehat, pasien akan dikembalikan kepada keluarga.

"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," tegasnya.

Dedi menambahkan, penanganan ini tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal kemanusiaan dan martabat. Ia meminta masyarakat tidak melakukan penanganan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menambahkan, masyarakat yang melaporkan kondisi ODGJ dalam aplikasi Sapawarga perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor ponsel. 

Setelah laporan masuk, proses selanjutnya yakni verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Jawa Barat. Jika laporan valid, maka pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan. Kemudian, diputuskan ODJG dirawat di Rumah Sakit (RS) Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain. Dokter RS Jiwa Jawa Barat akan memberikan penanganan lanjutan hingga pasien diperbolehkan pulang. 

Penanganan ODJG tak berhenti sampai di RS. Setelah diperbolehkan pulang, kondisi pasien bakal dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Puskesmas pun mendukung pemantauan kondisi dan kesinambungan layanan. 

"Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga," ucap Adi.

Menurut ia, pembuatan fitur Angkut ODGJ merupakan transformasi digital layanan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan jiwa. Dengan adanya fitur tersebut, laporan terkait ODGJ menjadi terintegrasi sehingga tindak lanjut tidak terlambat.

"Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya," ujar Adi.