Maulana Yusuf Soroti Anggaran Angkut ODGJ, Jangan Cuma Modal Aplikasi

INILAHKORAN.ID - DPRD Jabar mengingatkan pemerintahan provinsi agar memastikan kesiapan anggaran, fasilitas rehabilitasi, hingga tenaga pendamping sebelum menjalankan program penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB Maulana Yusuf Erwinsyah menilai, program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan inovasi digital. Tanpa dukungan sistem operasional dan mekanisme penanganan lanjutan yang terukur, layanan penjemputan ODGJ berpotensi berhenti sebatas peluncuran aplikasi.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan prosedur yang jelas. Mulai dari petugas yang bertanggung jawab, proses penjemputan, pembiayaan operasional, hingga tempat rehabilitasi bagi ODGJ yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dia mengingatkan, keberadaan aplikasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai kesiapan teknis di lapangan. Terlebih, sejumlah program berbasis aplikasi sebelumnya dinilai belum memberikan hasil optimal karena lemahnya tindak lanjut.

"Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan menjadi buih ketidakpastian," ujar Maulana dalam keterangannya yang dikutip Minggu (15/11/2026).

Dia mengungkapkan, hasil penelusuran terhadap struktur anggaran Pemprov Jabar menunjukkan belum terlihat alokasi khusus yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Padahal, kebutuhan pembiayaan tidak berhenti pada proses penjemputan. Pemerintah juga harus menjamin keberlangsungan penanganan pasien, termasuk penyediaan transportasi, tenaga pelaksana, serta fasilitas rujukan dan rehabilitasi.

Persoalan lainnya terletak pada keterbatasan daya tampung panti rehabilitasi milik Pemprov Jabar. Maulana menyebut, sejumlah fasilitas bahkan sudah mengalami kelebihan kapasitas. Panti di Sumedang, misalnya, dilaporkan telah terisi penuh. Sementara fasilitas rehabilitasi di Garut bukan hanya mengalami kondisi serupa, tetapi juga dinilai sudah tidak layak huni.

Keterbatasan sarana tersebut semakin berat akibat minimnya tenaga pendamping atau caregiver. Saat ini, satu orang caregiver harus menangani sekitar 10 hingga 13 pasien ODGJ sekaligus. Beban tersebut dinilai sudah melampaui kapasitas kerja yang wajar dan berpotensi memengaruhi kualitas perawatan.

Sebab itu, Maulana meminta Pemprov Jabar tidak menjadikan peluncuran fitur Angkut ODGJ sekadar pencitraan inovasi pelayanan publik. Pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut memiliki dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sistem penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti," pungkas Maulana.