28 Rekomendasi Diberikan DPRD Kabupaten Bogor kepada Pj Bupati Bogor, Khususnya Tindak Lanjut LHP BPK

INILAHKORAN, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan 28 rekomendasi saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor tahun anggaran 2023 pada Selasa malam, 30 April 2024.

"Dari 28, salah satu rekomendasi yang disampaikan ialah mengenai penetapan Pajak Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan dengan lebih cermat dan akurat sesuai potensi yang ada," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan. 

Rudy Susmanto melanjutkan, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu dan jajaran juga harus menindaklanjuti  temuan atau catatan hasil Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada  tahun anggaran 2022 ataupun sebelumnya.

"Potensi kerugian negara seperti yang tertuang dalam LHP BPK Perwakikan Jawa Barat harus segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah Kabupaten Bogor,” lanjut Rudy Susmanto. 

Sedangkan, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan Pemkab Bogor telah berupaya maksimal untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat

"Caranya dengan melakukan sinergi, konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun lintas sektor, bersama para pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif. Namun dalam perjalanannya tentu kami menyadari masih terdapat kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan dan penganggaran kedepan," jelas Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepi menerangkan bahwa ekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2023 baik berupa saran, masukan maupun koreksi yang positif dan konstruktif tentunya jadi perhatian kami dan akan segera kami tindaklanjuti dengan serius bersama dengan seluruh Perangkat Daerah termasuk jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (reza zurifwan)