Fraksi PKB Soroti Anggaran Perubahan 2026, Dorong Infrastruktur dan Kesejahteraan

INILAHKORAN.ID-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah catatan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Jaro Ade, dalam rapat paripurna nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (12/8/2026).

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil.

“Untuk sektor Pendapatan Daerah, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil,” kata Achmad.

Dorong Digitalisasi Penerimaan Daerah

Achmad yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor meminta target perubahan pendapatan dalam KUA-PPAS 2026 disusun secara realistis dan terukur.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan digitalisasi sistem penerimaan daerah untuk menekan potensi kebocoran pajak dan retribusi.

“Harus ada langkah evaluasi untuk mengantisipasi apakah terdapat pendapatan daerah yang kinerja realisasinya tidak bagus, yang muara akhirnya akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah dan pembayaran program dan kegiatan prioritas daerah,” ujarnya.

Infrastruktur Desa Jadi Sorotan

Dalam aspek efisiensi dan prioritas belanja daerah, Fraksi PKB bersama fraksi lainnya mendorong agar setiap pergeseran maupun penambahan anggaran lebih diarahkan pada belanja publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Achmad menilai penggunaan anggaran birokrasi harus dilakukan secara hati-hati agar ruang fiskal yang tersedia pada sisa tahun anggaran 2026 dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

“Kami menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam belanja birokrasi, agar ruang fiskal yang tersedia di sisa tahun anggaran 2026 dapat dioptimalkan untuk digeser ke proyek peningkatan infrastruktur jalan di wilayah pelosok dan pedesaan yang menunjang mobilitas ekonomi kerakyatan,” terangnya.

Selain infrastruktur, Fraksi PKB juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru madrasah diniyah takmaliyah.

Peningkatan layanan dasar kesehatan dan penanggulangan stunting pada bayi juga dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Anggaran Guru Ngaji dan Pesantren Diminta Diperkuat

Fraksi PKB turut mendorong keberpihakan pemerintah terhadap sektor keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Achmad mengatakan, komitmen Pemkab Bogor terhadap dukungan fasilitas keagamaan perlu diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai dalam Perubahan KUA-PPAS 2026.

“Kami meminta agar dialokasikan porsi anggaran yang memadai dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 untuk bantuan insentif guru ngaji, amil, marbot, serta dukungan sarana fisik untuk Pondok Pesantren dan Madrasah di seluruh pelosok Kabupaten Bogor,” katanya.

Selain sektor keagamaan, Fraksi PKB meminta pemerintah memperkuat stimulus bagi pelaku UMKM dan petani.

Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Selain itu, stimulus untuk UMKM dan petani harus dipertajam demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi,” pungkasnya.***