Panggil Direksi RSUD dan Klinik Utama Rawat Inap Parung, DPRD Seragamkan Tarif Parkir

INILAHKORAN.ID - Komisi II DPRD Kabupaten Bogor akan menertibkan besaran tarif parkir di lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerahnya.

Untuk itu, mereka pun memanggil jajaran Diresksi RSUD Bhakti Pajajaran, RSUD Idham Chalid, RSUD Satibi, RSUD Moh Noh Nur, dan Klinik Utama Rawat Inap Parung.

"Komisi II DPRD Kabupaten Bogor sudah memanggil jajaran Diresksi  RSUD maupun Klinik Utama Rawat Inap Parung, kami akan menertibkan atau mensamakan besar tarif parkir karena selama ini tidak seragam," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

Selain tarif parkir yang seragam, Ferry meminta tidak lagi terjadi pungutan liar atau mark up tarif parkir seperti yang terjadi di RSUD Bhakti Pajajaran.

"Kami meminta, tarif parkir di RSUD dan Klinik Utama Rawat Inap Parung tidak membebani masyarakat dan disamakan dengan tarif parkir di mall, terutama di dua jam pertama," pinta Ferry.

Politisi PPP itu juga meminta penunggu pasien, pekerja sosial, supir mobil siaga desa dan supir mobil ambulance dibebaskan dari tarif parkir dari rekanan atau vendor pengelola parkir RSUD dan Klinik Utama Rawat Inap Parung.

"Mereka yang masuk dalam kategori pekerja sosial, jangan sampai dibebani dengan tarif parkir," pintanya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Junaidi Samsudin mengapresiasi langkah Komisi II karena tidak menegur langsung vendor parkir RSUD dan Klinik Utama Rawat Inap Parung.

"Jadi, vendor parkir RSUD dan Klinik Utama Rawat Inap Parung punya perjanjian kerjasama yang tidak bisa diintervensi oleh DPRD Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pemanggilan Komisi II ke para direksi itu sudah tepat dan sebagai pimpinan, kami mendukung penseragaman tarif parkir hingga tidak menjadi beban masyarakat," tukas Junaidi.