Kementerian PUPR Pastikan Proyek Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung Berlanjut

INILAHKORAN, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan, proyek pembangunan tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) berlanjut, tidak hanya sebatas wacana.

Usai bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Kantor Kementerian PUPR, Rabu 28 Februari 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah membicarakan komitmen terkait akselerasi pembangunan infrastruktur, termasuk tol dalam Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road," kata Basuki dalam keterangan resmi.

PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah mangkrak hampir 17 tahun tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

"Jadi akan kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ucapnya.

Selain tol dalam Kota Bandung atau BIUTR, Kementerian PUPR juga melakukan empat kesepakatan dengan Pemprov Jabar. Salah satunya peningkatan jalan tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Meski kata Basuki, juga harus disertai dengan komitmen Pemprov Jabar untuk mengeksekusi jalan tambang tersebut.

"Kami akan laksanakan peningkatan jalan provinsinya. Nanti kami bantu," tuturnya.

Selanjutnya kata Basuki adalah pembangunan jalan tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), dimana pihaknya menargetkan pemenang lelang akan diketahui pada Juli mendatang, supaya proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Dia menambahkan, pihaknya mendapat laporan jika saat ini akan dilakukan addendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang di Indonesia tersebut.

"Sehabis itu, setelah lebaran, April pertengahan akan dilelang. Kalau lelang itu dua bulan berarti Mei-Juni, Juli bisa ada pemenangnya. Dengan pemenangnya akan segera kita laksanakan konstruksinya," terangnya.

Kesepakatan selanjutnya adalah terkait dengan adanya Inpres Jalan Daerah, dimana PUPR harus memastikan adanya peningkatan anggaran untuk perbaikan jalan milik provinsi serta kota/kabupaten.

"(Anggaran) Akan jauh lebih besar dibanding Tahun 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan inpres di Jawa Barat ini," ungkapnya.

Terakhir kata Basuki adalah mengenai Inpres Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah, yang dinilainya bisa dimanfaatkan Pemprov Jabar. Saat ini ada lima kabupaten/kota di Jabar yang belum memasukan programnya, antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cirebon dan Sukabumi.

"Itu yang jadi fokus, untuk bisa kita kolaborasikan antara pemerintah pusat dan Jawa Barat. Ini kesempatan yang baik dengan adanya Pak Gubernur, Pak Bey ini," ujarnya.

Sementara Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih pada Menteri Basuki dan jajaran Kementerian PUPR yang sudah menerima pihaknya dan membahas infrastruktur di Jawa Barat.

"Responnya sangat baik, dan ada beberapa rencana yang akan dilakukan pada tahun ini," tandasnya. (Yuliantono)***