Kerap Meluap dan Banjir, Normalisasi Sungai Cijanggel di Cisarua KBB Dibutuhkan

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengerahkan dua unit pelayanan teknis (UPT) untuk melakukan normalisasi sungai Cijanggel di Cisarua KBB.

Kepala Dinas PUTR KBB Rachmat Adang Syafaat menyebut, untuk normalisasi sungai Cijanggel di Cisarua KBB itu pihaknya mengerahkan UPT Pengairan dan UPT Jalan. Sungai itu kerap meluap saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.

"Insyaallah, normalisasi sungai Cijanggel di Cisarua KBB itu kita lakukan sesuai instruksi Bupati," katanya Rachmat, Rabu 9 November 2022.

Menurutnya, segala penghambat aliran air sungai akan dibereskan. Termasuk, penyempitan sungai-sungai ke arah hilirnya. Nanti, pihaknya akan dibantu pihak Sekolah Polisi Negara (SPN) Cisarua KBB.

Dia pun mengimbau, kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sebab, sampah merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi memicu terjadinya banjir.

Selain itu, ketebalan lumpur atau sedimentasi di Sungai Cijanggel ini mencapai sekitar 1 meter sehingga harus dilakukan pengerukan.

"Oleh karenanya, kita mulai pengerukan sampai ke hilir, sehingga air bisa mulai mengalir," sebutnya.

Ia menuturkan, normalisasi sungai Cijanggel di Cisarua KBB ini akan dilakukan sejauh 1,5-2 km dan lumpur atau sedimentasi pengerukan ini bakal dibuang ke lahan kosong.

"Tadi ada warga yang lahannya bersedia untuk dijadikan penampungan hasil pengerukan," tuturnya.

Ia menjelaskan, penyebab wilayah ini kerap diterjang banjir ini, selain intensitas curah hujan yang deras, kapasitas sungai kecil dan sedimentasi, termasuk penyempitan di hilir menjadi pemicunya.

"Termasuk, sekarang banyak pipa yang menghadang jalannya air. Kemudian, adanya sampah yang menumpuk," jelasnya.

"Namun, yang paling penting masyarakat tidak membuang sampah ke sungai," tambahnya.

Ia menilai, persoalan banjir di kawasan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Oleh karenanya perlu ada kajian dan betul-betul harus dilakukan normalisasi secara efektif.

"Hasil kajian Detail Engineering Design (DED) ini kemudian kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi. Insyaallah pada anggaran perubahan ini saya akan buatkan DED-nya, termasuk berapa anggaran yang dibutuhkan," paparnya.

Ia menambahkan, hasil kajian tersebut harus diserahkan ke provinsi lantaran kawasan pengerukan ini merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

"Tadi seperti yang disampaikan pak bupati, seperti Lembang, kita buat DED disampaikan ke Pemprov, ya Alhamdulillah Desember ini akan dilakukan lelang untuk penataan Kota Lembang," tandasnya.*** (agus satia negara)