KI Jabar: Monitoring Evaluasi Badan Publik di Jawa Barat Tidak Kendor di Masa Pandemi

INILAH, Bandung- Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat Ijang Faisal berharap pandemi Covid-19 jangan menjadi penghalang dalam mempertahankan dan meningkatkatkan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Hal itu dia katakan saat memberi sambutan dalam Bimbingan Teknik (Bimtek) Pengisian e-Monev di Bandung, Kamis (8/7/2021).

"Pandemi mendorong transformasi segala bidang, termasuk pelaksanaan acara tahunan monitoring evaluasi atau monev yang tahun ini akan dilaksanakan secara daring. Ini keniscayaan karena tak ada satupun peserta Bimtek yang tahu kapan dan bagaimana pandemi corona ini selesai," ujar Ijang.

Menurut dia, amanah UU Keterbukaan Informasi No 14 tahun 2008 tentang monev harus tetap dilaksanakan dengan penyesuaian yang aman tapi tidak mengurangi kualitas pelaksanaannya. Artinya, e-monev ini adalah implementasi regulasi, tuntutan zaman, dan kebutuhan kondisi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin sekalipun aneka tantangan kesehatan terus menghadang. 

Baca Juga : Bansos Hanya Rp200 Ribu, Kalau Ada yang Potong, Lapor!

"Kita harus ingat pepatah lama tapi sangat aktual saat ini, bahwa seorang nelayan handal tidak dilihat saat berhasil mengarungi lautan tenang tetapi ketika bisa mengendalikan kapal saat badai memuncak dan saat ombak lagi ganas-ganasnya," tuturnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Setiaji, Ketua KI Pusat Gede Narayana, Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi, Komisioner KI Jawa Barat yakni Dedi Dharmawan, Dadan Saputra, dan Husni Farhan Mubarok. Juga turut hadir Kabid IKP Kominfo Faiz Rahman, lebih dari 46 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan Pemprov Jabar, serta staff KI Jawa Barat.  
     
Ketua Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Setiaji mengatakan, agenda tahunan monev harus tetap optimal di masa pandemi. Terlebih, keterbukaan informasi termasuk salah satu IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemprov Jabar. 

"Kami meminta arahan dan rekomendasi dari KI Pusat dan KI Jabar agar targetan keterbukaan informasi ini tercapai dan bisa lebih baik lagi. Kami berkomitmen dengan keterbukaan informasi berkualitas ini, sehingga jangan sampai kendor ke depannya," katanya. 

Baca Juga : Bupati  Cirebon Terjun Langsung Pantau PPKM Darurat

Ketua KI Pusat Gede Narayana mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) bisa terus menfasilitasi keterbukaan informasi termasuk Monev. Akan tetapi, jangan dimaknai kompetisi atau juara-juara-an saja namun informasinya tidak berkualitas.