Klain Turun hingga 8,97 Persen, Disnaker Cimahi Bakal Jaga Lonjakan Angka Pengangguran Pasca Lebaran 2025 

INILAHKORAN, CImahi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi mengklaim adanya penurunan angka pengangguran pada periode tahun 2023-2024.

Berdasarkan data pihaknya, tingkat pengangguran pada tahun 2023 mencapai 10,52 persen atau sekitar 32.000 orang. Kemudian, pada tahun  2024 angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,97 persen atau sekitar 27.900 orang.

"Menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2024 tidak terlepas dari adanya aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan Dan Pelatihan Terintegrasi (Sidakeptri)," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Disnaker Kota Cimahi, Febie Perdana Kusumah, Rabu 16 April 2025.

Menurutnya, mayoritas peserta pelatihan yang diselenggarakan Disnaker melalui aplikasi Sidakeptri itu berasal dari lulusan SMA/SMK, pekerja yang terkena PHK, serta mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang tertentu. 

Kendati demikian, sambung Febie, guna menjaga lonjakan angka pengangguran pasca lebaran 2025, pihaknya menekankan calon pencari kerja untuk memastikan terlebih dahulu ketersediaan lapangan pekerjaan sebelum memutuskan pindah ke Cimahi.

"Meski tren pengangguran menurun, kami tetap mewaspadai potensi peningkatan angka pencari kerja yang datang ke Cimahi setelah lebaran," tuturnya.

Sebab, terang Febie, kondisi pasar kerja di Kota Cimahi saat ini belum stabil, sehingga pihaknya mengimbau calon pencari kerja dari luar Cimahi untuk berpikir matang sebelum datang ke kota ini. 

"Kalau sudah ada kepastian kerja, silakan datang. Kalau belum, lebih baik tunggu dulu," ucapnya.

Febie menyebut, Disnaker Cimahi memiliki sejumlah program yang digadang-gadang bisa mengatasi pengangguran. Salah satunya melalui program pelatihan kerja yang bisa diakses melalui aplikasi Sidakeptri.

"Jadi, kami sarankan agar para pencari kerja untuk memanfaatkan platform itu untuk melihat peluang yang sesuai dengan kompetensinya sebelum memutuskan datang ke Cimahi," sebutnya.

Lebih lanjut Febie menjelaskan, Disnaker Cimahi telah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK), Bursa Kerja Khusus (BKK) hingga perusahaan.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi, bahkan melebihi kuota yang disediakan.

"Tahun lalu kuotanya sekitar 1.000 peserta, tapi peminatnya jauh lebih banyak. Karena keterbatasan anggaran APBD, kami prioritaskan warga Cimahi," ungkapnya.

Untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut, kata Febie, peserta wajib memiliki KTP Cimahi. Namun, kesempatan kerja dan pelatihan juga terbuka bagi masyarakat umum.

"Kami terus berupaya menekan angka pengangguran di Cimahi, makanya kami utamakan warga lokal dulu. Tapi tetap ada program yang bisa diikuti oleh masyarakat di luar Cimahi," katanya.

Di sisi lain, Febie tak memungkiri besaran upah di Kota Cimahi masih kalah saing dibandingkan daerah industri lainnya di Jawa Barat, seperti Karawang dan Bekasi.

"Di Karawang dan Bekasi, UMK cukup tinggi untuk standar Jawa Barat. UMK Cimahi tahun 2025 hanya Rp3,8 juta, sementara di Karawang dan Bekasi bisa mencapai hampir Rp6 juta," ujar Febie. 

Secara persentase, Febie mengakui, angka pengangguran di Cimahi memang tampak tinggi lantaran  luas wilayahnya yang kecil. Sehingga, meski Kota Cimahi memiliki sekitar 30 ribu pengangguran, jumlah ini tampak besar karena basis populasi yang lebih sedikit dibandingkan daerah lain.

"Bandingkan dengan Bandung atau Kabupaten Bandung, mereka punya pengangguran sekitar 120 ribu orang. Tapi karena penduduknya jauh lebih banyak, persentase penganggurannya lebih kecil," ucapnya. ***