Komisi II DPRD Jabar Soroti Minimnya Anggaran Pariwisata, Padahal Potensinya Besar Dongkrak Ekonomi
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menyoroti masih minimnya dukungan anggaran dan regulasi bagi sektor pariwisata.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menyoroti masih minimnya dukungan anggaran dan regulasi bagi sektor pariwisata.
Padahal kata Bambang, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bambang, porsi anggaran untuk pengembangan pariwisata saat ini belum seimbang dengan potensi yang dimilikinya. Sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan belanja pegawai.
“Berdasarkan pendalaman di RKUAPPS kemarin, komposisi anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai, terutama dengan adanya tambahan CPNS dan P3K baru, sehingga belanja pegawai membengkak. Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor lain, termasuk pariwisata, menjadi berkurang,” ujar Bambang dikutip Rabu 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah juga semakin tertekan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dana transfer dari pusat yang berkurang tentu mempengaruhi pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, PAD harus dioptimalkan untuk menutup kekurangan tersebut,” ujarnya.
Dia menilai, optimalisasi PAD dari sektor pariwisata perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah. Selain potensial meningkatkan pendapatan, sektor ini juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai daerah wisata.
“Apakah target PAD dapat tercapai akan terlihat saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD. Yang jelas, kami dari Komisi II akan terus memberikan dukungan agar sektor pariwisata dan sektor lain dapat berkembang dengan baik,” ucapnya.
Dengan potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang besar, DPRD Jabar mendorong agar pemerintah provinsi lebih serius menempatkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.***
Editor : JakaPermana
