Anggaran Kesehatan Diproyeksikan 9,47% di RAPBD 2027, DPRD Jabar Tekankan Kolaborasi

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan anggaran kesehatan dalam RAPBD Jabar 2027, mendorong pemerintah provinsi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga rumah sakit di luar wilayah Jabar.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, alokasi anggaran kesehatan sebesar 9,47 persen atau sekitar Rp2,61 triliun harus dioptimalkan, agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Menurut Yomanius, salah satu fokus penggunaan anggaran tersebut adalah membantu warga yang belum terakomodasi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Sehingga keterbatasan jaminan kesehatan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh penanganan medis.

"Ya, kita upayakan bagaimana kemudian kita berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Jadi, kita melakukan, kita siapkan anggaran untuk mengcover masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS kesehatan, ya," ujar Yomanius, Minggu (15/11/2026).

Dia menegaskan, Pemprov Jabar berupaya memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi maupun keterbatasan fasilitas jaminan kesehatan.

Upaya tersebut juga mencakup kerja sama dengan rumah sakit di luar Jawa Barat. Skema ini dinilai penting mengingat mobilitas masyarakat Jabar yang tinggi, terutama warga di kawasan penyangga Jakarta.

Yomanius mencontohkan warga Depok, Bogor, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta. Ketika mengalami sakit di tempat kerja, mereka harus tetap bisa memperoleh pelayanan medis meskipun tidak memiliki fasilitas BPJS Kesehatan.

"Nah, jadi, satu di antaranya, tidak boleh ada satupun warga Jawa Barat yang tidak bisa ditangani. Maka kita kerja sama, termasuk dengan rumah sakit yang di luar Jawa Barat dengan perhitungan misalkan tinggal di Depok, Bogor, Bekasi, kerja di Jakarta, sakit di Jakarta. Nah, itu enggak ada istilah kemudian enggak tertangani karena dia enggak punya fasilitas BPJS, misalkan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mengusulkan anggaran kesehatan sekitar Rp2,61 triliun dalam RAPBD 2027. Anggaran tersebut akan menopang berbagai program kesehatan, mulai dari kerja sama pelayanan rumah sakit, perlindungan kesehatan pekerja informal, hingga pengembangan layanan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga.

Meski demikian, optimalisasi anggaran dan sinergi lintas pemerintahan menjadi faktor penting agar berbagai program tersebut dapat menjangkau masyarakat secara merata.