Anggaran Kesehatan Jabar 2027 Hanya 9,47 Persen, Jauh di Bawah Alokasi Pendidikan

INILAHKORAN.ID - Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam Rancangan APBD Jabar 2027 memperlihatkan perbedaan porsi yang cukup mencolok.

Pemprov Jabar mengalokasikan 34,42 persen belanja daerah untuk fungsi pendidikan, sedangkan anggaran kesehatan hanya sebesar 9,47 persen.

Komposisi tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, saat membacakan jawaban Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atas jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait RAPBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (2/11/2026).

Erwan menjelaskan, anggaran fungsi pendidikan telah melampaui ketentuan minimal 20 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses masyarakat, memperkuat sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Sementara itu, anggaran fungsi kesehatan ditetapkan sebesar 9,47 persen. Pemprov Jabar menyatakan, alokasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan, termasuk pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI-JK) dan pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU BP).

"Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta terus didorong guna meningkatkan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat," papar Erwan.

Di luar pendidikan dan kesehatan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 29,49 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah maupun desa.

Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, termasuk kawasan perbatasan provinsi. Adapun belanja modal secara keseluruhan direncanakan mencapai Rp2,86 triliun.

Sisi lain, RAPBD Jabar 2027 menghadapi kebutuhan pembiayaan yang cukup besar. Pemerintah daerah menyiapkan Rp1,67 triliun untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, termasuk kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara keseluruhan, pendapatan daerah ditargetkan Rp29,35 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan Rp27,58 triliun. Pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun, termasuk pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal daerah.

Dengan struktur tersebut, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya menyangkut besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah.