Kongres X Permahi di Cirebon Tetapkan Andi Maruli secara Aklamasi

INILAHKORAN.ID - Kongres ke-10 Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) yang digelar di Cirebon menetapkan Andi Maruli sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permahi secara aklamasi. 

Keputusan Permahi untuk mengangkat Andi Maruli tersebut disepakati seluruh delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pidato perdananya, Andi Maruli menyampaikan Permahi mendukung kebijakan pemerintah sepanjang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, dukungan tersebut disertai sikap kritis sebagai bagian dari kontrol publik.

“Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi kritik tetap kami sampaikan agar pelaksanaannya terkontrol dan berorientasi pada masyarakat,” ujar Andi Maruli, Selasa 17 Februari 2026.

Menurutnya, sikap dukungan namun kritis merupakan tanggung jawab moral mahasiswa hukum untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan supremasi hukum. Ini karena Permahi akan konsisten berada di posisi independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

"Permahi, berdiri pada 1971 dan dipatenkan secara resmi pada 1982 dikenal aktif dalam advokasi, pendidikan, serta pengkaderan hukum," ungkapnya.

Dia menjelaskan, organisasi ini juga mencatatkan peran historis melahirkan kader yang berkiprah di berbagai sektor penegakan hukum nasional. Selain agenda internal, kongres turut menyoroti isu kebijakan publik, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).

"Tujuan MBG positif, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, termasuk pemerataan pengadaan bahan dan pengawasan keamanan pangan. Kalau ada persoalan, sanksi administratif belum cukup memberi efek jera," jelasnya.

Andi menyebutkan, kongres juga memberi perhatian pada reformasi kelembagaan, khususnya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Permahi menilai perlu penguatan reformasi internal agar Polri fokus pada tugas pokok penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.

"Termasuk menolak perluasan peran di luar mandat undang-undang serta penempatan di bawah kementerian tertentu," imbuhnya.

Dia menambahkan, dengan kepemimpinan baru dan agenda transformasi, Kongres X Permahi menegaskan komitmen mahasiswa hukum untuk aktif mengawal kebijakan publik. Disamping itu, memberi dukungan yang konstruktif sekaligus kritik yang tegas demi kepentingan rakyat dan tegaknya hukum.