Korban Kecelakaan di Jabar Capai 3.300 Jiwa, Lebih Banyak dari Bencana Alam, Begini Rencana Dedi Mulyadi...

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti tingginya angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayahnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan, Bapenda, Sekda kabupaten/kota, BMKG, Jasa Marga dan Dirlantas Polri, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan jauh melampaui korban bencana alam.

“Dari data yang saya terima, pada tahun ini korban meninggal akibat kecelakaan sudah sekitar 3.300 orang. Jauh lebih banyak ketimbang akibat bencana, 75 orang,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kamis 6 November 2025.

Ia menegaskan, fakta ini menunjukkan bahwa masalah lalu lintas kini menjadi ancaman serius dibanding kebencanaan.

"Artinya bahwa problem lalu lintas itu lebih tinggi daripada problem kebencanaan, dari sisi hilangnya nyawa manusia,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jabar akan melakukan revitalisasi jembatan di seluruh wilayah. Dedi menyebut mayoritas jembatan saat ini dalam kondisi tidak layak dan harus segera dibangun ulang.

“Mayoritas jembatan dalam keadaan tidak baik dan provinsi akan segera melakukan pembangunan jembatan-jembatan baru,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membagi kualifikasi jalan berdasarkan karakter wilayah agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Mana jalan untuk daerah pegunungan, mana jalan untuk industri, mana jalan daerah pertanian. Tiga karakternya sangat berbeda. Mana jalan di daerah pesisir,” kata Dedi.

Untuk kawasan industri, kualitas jalan akan ditingkatkan menjadi jalan premium tiga hingga empat lajur, sebagai bagian dari pelayanan pemerintah.

“Khusus untuk jalan industri, kami akan meningkatkan kualitas jalannya menjadi jalan premium yang bisa dilewati oleh tiga lajur atau empat lajur, karena ini bagian dari layanan pemerintah,” lanjutnya.

Mulai 2026, Pemprov Jabar akan menghadirkan pos layanan jalan terpadu di berbagai titik strategis.

“Pada setiap pos akan dilengkapi ambulans, mobil derek, dan mobil pemadam kebakaran. Kami juga menyiapkan mobil patroli PJU, petugas paramedis, dan tim keamanan, karena ini bagian dari layanan pemerintah, dan akan berlaku mulai 2026,” tambahnya.

Untuk kendaraan berat, Pemprov Jabar akan mengintegrasikan sistem pengawasan antara industri, pertambangan, dan Jasa Marga guna menekan praktik Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Nanti satu sistem. Jadi tidak lagi ada kebiasaan hari ini, muatan berat dikeluarkan ditimbang, kan enggak ada artinya. Tapi muatan berat itu diturunkan sebelum dia berangkat,” ujar Dedi.

Selain itu, mulai 2026, uji KIR kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki tanggung jawab hukum.

“Sehingga ketika terjadi kecelakaan diakibatkan karena ketidaklaikan kendaraan, itu penanggung jawabnya salah satunya adalah bengkel itu,” jelasnya.

Dedi juga menyiapkan sistem integrasi penindakan pelanggaran lalu lintas antara Dinas Perhubungan, Bapenda, Jasa Marga, dan satuan lalu lintas.

“Kami membuat orientasi kebijakan untuk segera mengintegrasikan sistem penindakan pelanggaran di jalan. Nanti terhubung antara tol, satuan lalu lintas, Dinas Perhubungan, dan Bapenda,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga akan meminta Organda melakukan audit total terhadap seluruh perusahaan angkutan di Jawa Barat.

“Karena sampai hari ini, jujur aja itu tidak pernah diaudit. Datanya barangkali enggak tahu punya enggak. Nah, ini yang akan dilakukan sehingga nanti kelaikannya bisa berjalan. Jadi semuanya harus berstandar, tertata,” tutupnya.