Dua Warga Parungpanjang jadi Korban Lakalantas, Bupati Bogor Mengaku Bersalah

INILAHKORAN, Bogor-Dua orang warga Parungpanjang menjadi korban pelanggaran jam operasional truk tambang, mereka tewas mengenaskan, karena tertimpa bak truk tronton yang terbalik berikut material tambang batu split.

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku bersalah atas pelanggaran jam operasional truk tambang, namun ia dan Dinas Perhubungan tidak bisa berbuat banyak untuk menindaknya.

"Saya salah, tapi kasih saya solusi dalam menindak pelanggaran jam operasional truk tambang. Tidak cukup dengan saya dan Dinas Perhubungan, tapi harus dari semua pihak Pemprov Jawa Barat, Pemprov banten dan termasuk pemerintah pusat," ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 18 Desember 2023.

Iwan Setiawan menuturkan bahwa jajarannya bisa saja menutup usaha tambang, tetapi resiko ditanggung  bareng-bareng.

"Dinas Perhubungan sudah berupaya menegakkan aturan, tetapi  para supir melawan dan memarkirkan kendaraan tambangnya di jalan hingga macet total, kami tak bisa bergerak sendiri," tuturnya.

Iwan Setiawan menjelaskan bahwa solusi sementara dari pihaknya ialah membuat kantong parkir, hingga tidak ada penumpukan kendaraan truk tambang di jalanan.

"Semoga usulan solusi ini disetujui oleh Perhutani yang memeliki lahan calon area parkir truk tambang tersebut," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi menuturkan langkah Bupati Bogor dalam mengatasi permasalahan jalan tambang yang selalu bermasalah bahkan sudah menelan banyak korban, diantaranya dengan mengatur jam operasi truk-truk besar yang melintas di jalan itu sudah benar sebagai solusi jangka pendek. 

Namun menurut saya kebijakan tersebut tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang jelas. 

"Dengan banyaknya kembali menelan korban, berarti bisa dipastikan aturan tersebut tidak efektif. Karena pengawasanya tidak melekat dan penegakan aturannya tidak tegas. Kalau kondisi ini terus dibiarkan maka harus menunggu berapa korban lagi sampai pemerintah bisa hadir untuk melindungi dan berpihak kepada masyarakat bukan berpihak kepada perusahaan besar," tutur Yusfitriadi.

Walaupun tidak sederhana dalam pengaturannya, namun pengaturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan oleh Pemkab Bogor.

"Bahkan sampai pada pencabutan rekomendasi ijin perusahaan bagi perusahaan yang melanggar aturan jikalau Pemkab Bogor memiliki niat baik dan berpihak kepada masyarakat," sambungnya.

Yusfitriadi elanjutkan jika pemerintah tidak memberikan kepastian, disisi lain korban terus berjatuhan, maka jangan salahkan masyarakat ketika mencari kepastian sendiri, misalnya dengan meblokir jalur tambang tersebut. (Reza Zurifwan)