Mulyadi : Pemerintah Pusat Bisa Ambil Alih, Dan Berikan Solusi Masalah Lalu Lintas Truk Tambang di Parungpanjang

INILAHKORAN, Bogor-Anggota Komisi V DPR-RI Mulyadi menyiapkan tiga opsi solusi permasalahan lalu lintas kendaraan truk tambang di Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya.

Mulyadi menuturkan tiga opsi itu ialah pertama merevitalisasi jalan eksisting, dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya memperbaiki tetapi memperlebar.

Kedua, sambung Mulyadi. Pemerintah pusat menanamkan modalnya untuk ikut dalam pembangunan jalan khusus tambang dan ketiga rencana pembangunan jalan khusus tambang  tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, hal itu dilakukan jika Konsorsium Pengusaha Tambanh dan PT Jasa Sarana Jabar tidak bisa menyelesaikannya secara tepat waktu.

Baca Juga : Pria Bergolok Yang Diduga Begal, Ternyata Pelaku Penganiayaan Kenalan Istrinya

"Saya menawarkan tiga opsi diatas, dan meminta masalah lalu lintas kendaraan truk tambang segera diselesaikan karena masyarakat Parungpanjanh dan sekitarnya sudah lama menderita," tuturnya kepada wartawan, Selasa, 16 Januari 2024.

Politisi Partai Gerindra ini melihat ada ketidak konsekuennya pemerintah dalam penegakan peraturan, apalagi pelanggaran peraturan terjadi karena diduga ada pungutan liar (Pungli) yang dipungut oleh oknum dari pengemudi truk tambang.

"Oleh karena itu, saya melihat yang bisa menggunakan 'tangan besi' dan menertibkan Pungli hanya pemerintah pusat. Saya cenderung, pemerintah pusat yang harus menyelesaikan masalah ini, dengan  dibantu pemerintah daerah," tambahnya.

Baca Juga : AKP Teguh Komara: Berkas Kades Cidokom Tatang sedang Diteliti JPU Kejari Kabupaten Bogor

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan bahwa dirinya terus memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat, baik itu pembangunan jembatan gantung, asrama mahasiswa, peningkatan Jalan Citeureup-Sukamakmur dan lainnya.