KPK Ungkap Modus Biro Travel Haji Permainkan Kuota Khusus Jadi Ladang Bisnis Mahal

KPK mengungkap dugaan permainan kuota haji khusus oleh sejumlah biro perjalanan haji.

KPK Ungkap Modus Biro Travel Haji Permainkan Kuota Khusus Jadi Ladang Bisnis Mahal
KPK Ungkap Modus Biro Travel Haji Permainkan Kuota Khusus Jadi Ladang Bisnis Mahal

INILAHKORAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan permainan kuota haji khusus oleh sejumlah biro perjalanan haji. Kuota tambahan yang seharusnya dikelola sesuai aturan justru disebarkan ke biro afiliasi maupun biro yang belum memiliki izin resmi, demi meraup keuntungan besar.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan praktik itu dilakukan dengan cara menyebarkan kuota agar jumlahnya tampak terbatas. Strategi tersebut membuat calon jemaah berebut, sehingga harga kuota bisa melonjak tajam.

“Disebar ke banyak biro dengan harapan kuotanya makin kecil, peminat makin banyak, akhirnya jadi kompetitif seperti lelang. Siapa yang mampu bayar lebih, dia yang berangkat. Dari situlah keuntungan besar didapatkan biro travel,” ujar Asep.

Menurut Asep, modus lain dilakukan melalui jaringan afiliasi antar-travel. “Travel A bisa punya cabang di B dan C, sehingga kuota diputar ke anak perusahaan mereka. Bahkan ada juga yang membagikan kuota ke travel yang belum mengantongi sertifikat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” jelasnya.

Ia menambahkan, jika kuota haji khusus tidak dipermainkan, harga seharusnya bisa lebih murah. “Kalau kuota tersedia banyak, peminat lebih sedikit, tentu biayanya lebih rendah. Namun karena kuota dipecah, harga jadi melambung,” tegas Asep.

Kasus Kuota Haji dalam Sorotan KPK dan DPR

KPK sebelumnya telah membuka penyidikan terkait dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 sejak 9 Agustus 2025. Kasus ini menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik pada 7 Agustus 2025.

Dari hasil penghitungan awal, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Tak hanya KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan serupa. DPR menyoroti pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 yang tidak sesuai aturan. Saat itu, Kementerian Agama membagi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 jelas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen sisanya harus diberikan untuk haji reguler.


Editor : Firda Rachmawati