Kursi DPRD KBB untuk Pemilu 2029 Diproyeksikan Tetap 50, KPU Mulai Petakan Dapil

KPU KBB memproyeksikan alokasi 50 kursi DPRD tetap bertahan pada Pemilu 2029. Jumlah penduduk 1,9 juta jiwa menjadi dasar pemetaan awal dapil.

Kursi DPRD KBB untuk Pemilu 2029 Diproyeksikan Tetap 50, KPU Mulai Petakan Dapil
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman

INILAHKORAN.ID- Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan berpotensi tetap sebanyak 50 kursi.

Proyeksi tersebut mengemuka berdasarkan hasil pemetaan awal demografi kependudukan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman menjelaskan, proyeksi jumlah kursi tersebut merujuk pada jumlah penduduk Bandung Barat yang saat ini masih berada di kisaran 1,9 juta jiwa.

Mengacu pada ketentuan kepemiluan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta hingga 3 juta jiwa memiliki alokasi maksimal 50 kursi DPRD.

“Untuk sementara ini masih tetap 50 kursi DPRD di KBB karena memang jumlah penduduknya masih 1,9 juta. Dalam ketentuan bahwa jumlah penduduk di atas 1 juta dan di bawah 3 juta masih tetap 50 kursi,” jelas Ripqi, Kamis (19/11/2026).

Dalam menyusun proyeksi penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi tersebut, KPU KBB menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester I 2026 sebagai pijakan awal.

Meski demikian, komposisi akhir masih dapat berubah menyesuaikan pemutakhiran data kependudukan terbaru dari pemerintah menjelang tahapan penetapan resmi.

“Karena jumlah penduduk yang kita terima itu semester 1 tahun 2026. Tetapi kalau saat penetapan dapil ada data yang baru lagi itu yang akan kita pakai,” katanya.

Untuk membahas skema dan mekanisme penataan dapil secara lebih komprehensif, KPU KBB menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan sejumlah unsur strategis lintas sektor.

Forum tersebut dihadiri pimpinan Partai Politik (parpol), perwakilan tokoh pemuda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB, hingga jajaran KPU Provinsi Jawa Barat.

Ripqi menegaskan, forum diskusi tersebut menjadi instrumen penting yang telah disepakati dalam rapat pleno untuk menyerap aspirasi dan dinamika politik lokal sejak dini.

Menurutnya, keterbukaan dalam tahap awal diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan memahami dasar pertimbangan pembagian wilayah pemilihan.

“Dalam pleno kita sepakati, FGD akan melaksanakan pembahasan terkait mekanisme dan proyeksi dapil DPRD KBB,” tuturnya.

Ripqi menyebut, keterlibatan pihak eksternal menjadi salah satu kunci agar proses penetapan dapil tidak memicu polemik di kemudian hari. Pasalnya, pemetaan wilayah pemilihan berkaitan langsung dengan basis suara dan strategi pemenangan peserta pemilihan legislatif (pileg) tingkat kabupaten.

“Pembahasan dapil ini merupakan salah satu tahapan di mana kita harus melibatkan pihak eksternal. Kemudian, kita akan akomodir setiap masukan dari pihak yang hadir terutama parpol,” jelasnya.

Melalui keterbukaan informasi dan pelibatan pemangku kepentingan sejak fase perencanaan, KPU KBB berharap partai politik memiliki pemahaman menyeluruh mengenai parameter hukum maupun teknis pembentukan dapil.

“Sehingga dari mulai mekanisme, proses penetapannya parpol harus mengetahui termasuk alasan dapil dibentuk,” ujar Ripqi.

Sebagai catatan, pada Pemilu sebelumnya, 50 kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat terbagi ke dalam lima daerah pemilihan. Rinciannya, Dapil 1 memperoleh 11 kursi, Dapil 2 sebanyak 10 kursi, Dapil 3 sebanyak 11 kursi, sedangkan Dapil 4 dan Dapil 5 masing-masing memperoleh 9 kursi.***


Editor : JakaPermana