Lantik Pejabat Cimahi, Ngatiyana: Wajah Baru Harus Bawa Inovasi

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Cimahi Ngatiyana kembali melantik sejumlah pejabat baru serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) jabatan kepala UPTD Puskesmas tahun 2026.

Pelantikan pejabat baru ini menjadi langkah penyegaran organisasi untuk memperkuat kualitas birokrasi dan pelayanan publik di tengah tantangan kondisi keuangan daerah yang tidak mudah.

Ngatiyana mengatakan, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan secara transparan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ada 10 pejabat dilantik dan diambil sumpahnya, meliputi 2 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Pengawas, 1 Pejabat Fungsional, serta 3 Kepala UPTD Puskesmas," kata Ngatiyana, Jumat (8/5/2026).

Di hadapan para pejabat baru, orang nomor satu di Cimahi itu langsung memberikan arahan dan pesan agar mereka tak sekadar mengisi kursi jabatan, namun membawa perubahan nyata.

“Jangan sampai kita terjebak pada pekerjaan yang itu-itu saja, sekadar rutinitas administrasi tanpa ada terobosan. Kondisi fiskal yang terbatas jangan dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja," ujarnya.

"Justru di tengah keterbatasan itulah kita dituntut menunjukkan kemampuan terbaik, profesional, adaptif, dan solutif,” ucapnya.

Tak cuma itu, Ngatiyana juga mengingatkan bahwasanya jabatan itu amanah besar, bukan sekadar posisi atau kehormatan. Sebagai pelayan publik, ASN wajib mengedepankan integritas, kebersamaan, disiplin, serta inovasi. 

Dia menilai, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama agar roda pemerintahan berjalan, sehingga setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat seluas-luasnya bagi warga.

“Jadikan jabatan ini sarana memberi manfaat, bukan mencari keuntungan pribadi. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, tunjukkan anda layak dipercaya publik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ngatiyana juga menyoroti dua sektor strategis yang menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui jajaran Puskesmas.

"Untuk pelayanan administrasi kependudukan, saya minta menjadi contoh pelayanan prima. Layanan harus dibuat sederhana, tidak berbelit-belit, transparan, dan responsif," imbuhnya.

"Pemanfaatan teknologi digital menjadi keharusan agar masyarakat semakin mudah mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan," sambungnya.

Sementara itu, bagi kepala Puskesmas yang baru menerima SK, Ngatiyana menekankan pentingnya mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program kesehatan berjalan optimal, terjangkau, dan tepat sasaran.

“Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi dan kerja sama antarinstansi wajib terus didorong,” tandasnya.