Lokalisasi PSK Terbanyak di Jabar, Sosiolog Sebut Ada Dua Solusi Pilihan

INILAHKORAN, Bandung - sosiolog Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Garlika Martanegara menyebut, urbanisasi menjadi salah satu faktor utama yang berujung tingginya jumlah lokalisasi di Jawa Barat.

Sampai akhirnya Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, Jabar menjadi urutan pertama di Indonesia yang memiliki lokalisasi terbanyak. Dimana jumlah lokalisasi PSK mencapai 79 titik.

Garlika menerangkan, Provinsi Jabar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia, dengan jumlah sekitar 50 juta jiwa.

Banyak masyarakat dari daerah dengan modal nekat atau tanpa keahlian, merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan.

"Kalaupun mendapat pekerjaan, ya sebagai pekerja kasar atau misalnya menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) dan lain-lain," ujar Garlika, Selasa 11 Februari 2025.

Mencari pekerjaan di kota besar dengan modal keahlian pun kata dia, belum tentu berhasil karena persainganya ketat. 

"Jangan lupa bahwa untuk masuk ke kota besar persaingannya tinggi. Ini kan harus diikuti dengan skillnya yang memadai juga. Nah, lalu karena terdesak yang terjadi itu jalan pintas menjadi pekerja seks komersial (PSK)," ucapnya.

Menurutnya, alasan seseorang menjadi PSK itu ada dua. Pertama desakan ekonomi dan kedua faktor sosial, baik itu putus asa ataupun pernah disakiti pria. 

"Tapi nomor satu memang ekonomi. Paling parah itu, sekalipun ekonominya sudah lumayan meningkat, dia agak sulit berpindah ke pekerjaan yang lain," terangnya.

Selain itu kata Garlika, tidak bisa dipungkiri sebagai seorang wanita pekerjaan apa yang mudah dilakukan untuk mendapat uang, selain menjual diri. Sebab, pekerjaan kasar saja perlu skill dan tenaga.

"Terlebih lagi ada beberapa sarana penunjang, misalnya banyaknya tempat wisata. Kita gak munafik lah, kita sudah tahu kalau yang namanya pariwisata itu, pasti berkaitan erat dengan yang namanya wisata seks, di mana ada tempat wisata itu pasti tingkat pelacurannya tinggi," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Jabar memiliki dua opsi dalam menyikapi masalah prostitusi ini tegas Garlika.

Pertama, dilegalkan seperti zaman Ali Sadikin kala memimpin DKI Jakarta, atau opsi kedua dibubarkan dengan catatan, para PSK mendapatkan pekerjaan lain dan kehidupan layak.

"Memang agak sulit kelihatannya diterima masyarakat kita ya, kalau benar-benar pure dibuat lokalisasi supaya tidak bertebaran lokalisasinya, seperti dulu jamannya Ali Sadkin bikin Kramat Tunggak gitu, penyakit pun tidak menyebar, dari sisi kesehatan pun ada pengecekan penyakit secara berkala, dan mereka dipajak juga untuk PAD," katanya.

Hanya saja, kebijakan itu akan membuat seolah-olah Pemerintah mempermudah untuk orang berbuat tidak benar. 

"Bahayanya lagi untuk perempuan, apalagi yang tadi putus asa akibat ekonomi atau apapun, ini seolah-olah membuka celah, bahwa pekerjaan yang sebetulnya melanggar norma dianggap biasa, karena marak ada dimana-mana," tuturnya.

Opsi lainnya, adalah dibubarkan. Namun, tidak mudah mengubah kebiasaan para PSK yang tadinya terbiasa mendapatkan uang dengan mudah, tiba-tiba harus bekerja dengan skill, baik kemampuan berpikir ataupun kemampuan fisik lainnya.

Masalah lain yang harus diperhatikan Pemerintah, jika membubarkan lokalisasi adalah survei berkala untuk memastikan para PSK benar-benar insyaf, tidak kembali menjual diri di tempat lain. 

"Kebanyakan mungkin dia menghilang atau dia naik tingkat, maksudnya punya profesi lain, tapi tetap menjalankan profesi sampingan sebagai pelacur, banyak kan yang seperti itu," ucapnya.

Sebenarnya, kata dia, praktik prostitusi ini sudah ada sejak lama dan belum ada survei berkala yang menyatakan bahwa para PSK yang lokalisasinya dibubarkan benar-benar berhenti dari pekerjaan lamanya.

"Pelacuran di dunia sebelah mana yang benar-benar bisa dilanyapkan, karena setahu saya sebelum Fir'aun lahir, pelacuran itu sudah ada sampai yang model zaman kekinian, zaman aplikasi gitu kan tetap ada," katanya.

Pemerintah harus serius dan memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah ini, juga memastikan setiap kebijakan yang diambil dipantau dalam jangka panjang.

"Makanya tadi saya bilang dua opsi, kalau memang benar bisa membubarkan, kemudian diberi pelatihan hasilnya harus dievaluasi, harus ada survei berkala. Dicek ulang hasilnya, benar enggak pindah profesi atau jangan-jangan upgrading tadi seperti yang saya sebut," sambungnya.

Sebab, jika terus-menerus dibiarkan seperti saat ini, ada dampak negatif serta degradasi moral di masyarakat.

"Jadi, kenapa nilai moral bisa terdegradasi, karena hal-hal yang tadinya dianggap tabu dianggap tidak bermoral, lama-lama dianggap biasa, kenapa seperti itu? Karena lingkungan itu yang menjadi bahaya apabila ini berlarut-larut dibiarkan gitu," tandasnya.***