Masih Mahal, Kendaraan Listrik Tagih Insentif

Ekosistem kendaraan listrik terus dibangun. Selain mengurangi emisi karbon, pemanfaatan kendaraan listrik juga diyakini menghemat devisa.

Masih Mahal, Kendaraan Listrik Tagih Insentif
Ekosistem kendaraan listrik terus dibangun. Namun, harga kendaraan listrik masih relatif mahal.

INILAHKORAN, Bandung - Ekosistem kendaraan listrik terus dibangun. Selain mengurangi emisi karbon, pemanfaatan kendaraan listrik juga diyakini menghemat devisa.

Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, pembangunan ekosistem kendaraan listrik perlu didukung dengan kebijakan yang dapat mengurangi harga kendaraan listrik. Pasalnya, saat ini harga kendaraan listrik masih relatif mahal.

Padahal, dia menyebutkan negara lain telah menerapkan kebijakan subsidi untuk menekan harga kendaraan listrik. Political will itu dibutuhkan agar masyarakat bisa beralih menggunakan kendaraan listrik.

Baca Juga: Pemerintah Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik

“Dimana pun juga, kendaraan listrik mendapat subsidi dari pemerintahnya. Di Tiongkok, kami dapat informasi dari kolega subsidinya sekitar US$15 ribu per unit, begitu juga di Korea Selatan,” kata Kukuh, Kamis 2 Desember 2021.

Menurutnya, saat ini harga yang dibanderol untuk kendaraan listrik itu relatif tinggi. Di Tanah Air, harga mobil listrik paling murah dibanderol Rp600 juta. Sedangkan, kebanyakan masyarakat daya belinya masih di kisaran di bawah Rp 250 jutaan.

“Jadi ada gap harga sekitar Rp300 jutaan antara harga kendaraan listrik dengan harga yang diminati masyarakat kita. Pemerintah juga harus bisa mencari solusinya,” ujar Kukuh.

Baca Juga: Regulasi Baru Pajak Kendaraan Listrik dan Hybrid

Sementara itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Tak hanya ramah lingkungan karena minim emisi karbon, penggunaan kendaraan tersebut juga dapat membuat perekonomian lebih stabil. Pasalnya, listrik yang menjadi energi penggerak kendaraan tersebut berasal dari pembangkit yang energi primernya tersedia di dalam negeri.

“Bagi PLN, transisi mobil listrik bukan hanya untuk meningkatkan demand listrik di saat kondisi suplai listrik mengalami surplus. Mobil listrik juga terbukti unggul dibandingkan dengan mobil konvensional fosil untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau dan cerah,” ucap Zulkifli.

Dengan terbangunnya ekosistem kendaraan listrik yang energinya bersumber dari dalam negeri diharapkan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak akan berkurang. Itu akan berimbas mengurangi impor minyak dan berujung pada penghematan devisa. Kondisi ini akan menekan angka defisit neraca transaksi berjalan dan membuat perekonomian dalam negeri lebih stabil.

Baca Juga: Menyambut Transisi Menuju Kendaraan Listrik

“Kita paham, kita mengimpor triliunan rupiah bahan bakar untuk mobil fosil. Sementara, untuk mobil listrik kita tidak melakukan impor terkait dengan energi primer. Ini dua hal yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” tuturnya.

Guna akselerasi ekosistem mobil listrik, Zulkifli pun melihat masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan membeli mobil fosil. Kebijakan itu ditetapkan agar kendaraan listrik dapat dinikmati masyarakat luas.

“Kami kemukakan di sini, terima kasih pemerintah telah menghapuskan PPnBM mobil listrik. Tapi ada dua pajak yaitu PPn dan PPh yang dinikmati mobil fosil namun belum dinikmati mobil listrik. Kami yakin dan berharap kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan penghapusan dari PPn dan PPh tersebut sesuai yang dinikmati mobil fosil,” jelasnya.

Baca Juga: Pabrik Baterai Sel Kendaraan Listrik Segera Dibangun di Bekasi

Sejauh ini, PLN terus membangun fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan penggunan kendaraan listrik mengisi energi. Hingga saat ini, total SPKLU yang dibangun PLN sebanyak 60 unit terletak di 45 lokasi pada 21 kota. Jumlah tersebut akan bertambah karena PLN sedang membangun 54 unit SPKLU di 21 kota.

“Untuk percepatan pembangunan SPKLU, PLN membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut berpartisipasi dengann skema bisnis yang sudah disiapkan PLN,” tambah Zulkifli.

Sedangkan, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan penggunaan kendaraan listrik itu terbukti masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat penghematan biaya.

“Setiap 1 KWh listrik setara 1 liter bensin, 1 KWh sama dengan 10 km jalan. Rasionya 1 banding 5, Rp9.000 per liter BBM dengan hanya Rp1.100 untuk per kWh, atau katakan Rp1.500 kalau harga biasa. Artinya di samping menghemat CAD, masyarakat juga ikut menikmati karena hemat tadi,” ucapnya. (*)


Editor : inilahkoran