Menakar Realitas di Balik Angka Penurunan Kemiskinan di Kota Cimahi, Antara Prestasi dan Tantangan

INILAHKORAN.ID - Sejak Maret 2018, garis kemiskinan Kota Cimahi telah merangkak naik sebesar 38,67 persen, dari Rp 462.969 menjadi Rp 642.016 per kapita per bulan pada 2025.

Kondisi ini pun menjadi sebuah tanda dari tekanan inflasi dan keragaman konsumsi masyarakat perkotaan. Namun, di tengah kenaikan ini, kota ini bersinar sebagai bintang terang di Bandung Raya lantaran memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, yaitu 25,96 ribu orang.

Sementara Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang semula menyimpan persentase tertinggi, yakni 10,49 persen pada 2024, berhasil menekannya di bawah dua digit tahun ini.
 
Tak hanya itu, Cimahi juga menempati peringkat kedua tertinggi garis kemiskinan di wilayah Bandung Raya setelah Kota Bandung,

Hal ini menegaskan realitas bahwa daerah perkotaan selalu menghadapi beban hidup yang lebih berat. 

“Akibat kombinasi inflasi tinggi dan variasi konsumsi masyarakat,” ujar Plt. Kepala BPS Kota Cimahi, Junaedi.
 
Untuk menopang tren penurunan kemiskinan, Pemerintah Kota Cimahi telah menanam benih harapan melalui program seperti One Product One RW (OPOR), yang menggali potensi ekonomi lokal dan membuka pintu kesempatan kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor UMKM. 

"Tahun 2026 akan membawa fokus lebih dalam, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur," sebutnya. 

"Serta pembenahan layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan—semua sebagai landasan untuk masa depan yang lebih inklusif," ujarnya.
 
Meskipun langkah-langkah ini telah meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, Junaedi tak memungkiri bahwa tantangan masih mengintai. 

Menurutnya, masih banyak warga tetap rentan akibat rendahnya pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan, dan ketergantungan yang terlalu besar pada pengeluaran pangan. 

“Upaya penanggulangan kemiskinan harus berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bergandengan tangan agar pengurangan kemiskinan tidak hanya soal angka, tapi juga peningkatan martabat hidup,” tegas Junaedi. 

"Capaian ini mengingatkan kita akan pentingnya tata kelola ekonomi perkotaan yang adil dan perlindungan sosial yang kuat, sehingga Cimahi bisa menjadi teladan bagi Jawa Barat," tandasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kota Cimahi disebut-sebut mencatat capaian gemilang dalam penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, persentase penduduk miskin turun menjadi 4,20 persen.

Hal tersebut menempatkan kota ini sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah keempat di Jawa Barat.
 
Plt. Kepala BPS Kota Cimahi, Junaedi menjelaskan, tren penurunan ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik. 

“Selain jumlah penduduk miskin menurun, kualitas hidup mereka juga meningkat,” kata Junaedi.
 
Data BPS menunjukkan, penurunan angka kemiskinan disertai dengan perbaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman (P1) turun dari 0,83 menjadi 0,34 poin, sedangkan indeks keparahan (P2) turun menjadi 0,04 poin. 

Kemudian, garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 4,81 persen, menjadi Rp 642.016 per kapita per bulan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi, variasi barang konsumsi, dan harga kebutuhan pokok di perkotaan yang lebih tinggi dibanding desa. 

“Di perkotaan, konsumsi masyarakat lebih bervariasi. Jadi kenaikan garis kemiskinan tidak hanya soal inflasi, tapi juga jenis barang yang dikonsumsi,” bebernya.*** (agus satia negara)