Menunggu Pembangunan MPP, Staf SKPD Mitra Perizinan Berkantor di DPMPTSP

INILAH, Cirebon - Dalam waktu dekat, beberapa Staf SKPD akan berkantor di Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. 

Staf SKPD tersebut  merupakan mitra teknis DPMPTSP, dalam melayani perizinan. Hal itu dilakukan karena ada usulan dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon, terkait Optimalisasi pelayanan perizinan di  DPMPTSP. 

"Nanti akan ada staf SKPD tekhnis dalam satu kantor di DPMPTSP.  Prosesnya sebentar lagi kita realisasikan," kata Kabag Humas Pemkab Cirebon Nanan Abdul Manan, Minggu (30/8/2020).

Nanan menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kadis DPMPTSP Sugeng Darsono terkait rencana tersebut. Menurutnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon yang meminta DPMPTSP meningkatkan pelayanan, sesuai  dengan Komitmen  Bupati Imron. Bupati sendiri menginginkan proses perizinan yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

"Kalau rencana tersebut sudah bisa direalisasikan, maka nantinya, pemohon perizinan tidak lagi harus keliling ke masing masing SKPD terkait  untuk mengurus perizinan. Namun cukup datang ke DPMPTSP saja," jelas Nanan.

Nanan mengungkapkan, untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan payung hukum, SDM, dan sarana prasarana penunjang.

Untuk payung hukum Bupati sudah menandatangani. Sedangkan untuk SDM, akan di siapkan oleh SKPD terkait, sesuai dengan kompetensinya. Sedang sarana prasarana, sudah di anggarkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2020.

"Kata pak kadis, rencana ini merupakan salah satu Embrio dari rencana pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena nantinya, tim teknis tersebut sudah terbiasa dalam melakukan pelayanan secara terintegrasi," ungkap Nanan.

Rencana pendirian MPP, lanjut Nanan, merupakan perwujudan dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo. Bukan itu saja, ini adalah program  dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Terbukti, pekan kemarin Tim Evaluasi dari Deputi Kemen PANRB berkunjung ke DPMPTSP Kabupaten Cirebon. Mereka banyak memberikan masukan. Salah satunya, mendorong Pemkab Cirebon untuk membangun MPP. Rencananya, Kementerian PANRB akan melakukan Pendampingan dari mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya.

"Ketika MPP sudah terbangun, nanti akan  bergabung beberapa Instansi  yang melakukan Pelayanan Publik, baik Instansi Vertikal, Instansi Propinsi, Instansi Daerah Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD, Swasta dan lain-lain. Kajiannya akan kita buat tahun depan," tukas Nanan. (Maman Suharman)