Money Politics Diprediksi Rawan pada Pilkada Bandung Barat 2024, KPU Minta PPK dan PPS Perkuat Integritas 

INILAHKORAN, Ngamprah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta badan Ad Hoc baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) ataupun panitia pemungutan suara (PPS) agar memiliki integritas yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada Bandung Barat 2024 yang bakal dihelat pada 27 November mendatang.

Pasalnya, potensi kerawanan Pilkada Bandung Barat 2024 nanti diprediksi bakal didominasi pelanggaran politik uang atau money politics.

"Kerawanan Pilkada Bandung Barat 2024 tidak jauh berbeda saat Pilpres, Pileg dan Pemilihan DPD pada 14 Februari 2024 lalu, yakni money politics," kata Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman, Kamis 23 Mei 2024.

Untuk itu, jelas Ripqi, pihaknya harus bisa meyakinkan PPK maupun PPS agar senantiasa menjaga integritasnya sebagai penyelenggara Pilkada Bandung Barat 2024.

"Demi memperkuat Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS, kami akan menyampaikan dalam orientasi tugas agar mereka memahami tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu," jelasnya.

Ripqi menilai, tingkat fokus kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 27 November 2024 nanti bakal lebih baik mengingat PPK dan PPS kebanyakan dari kalangan milenial.

Sehingga, mereka memiliki banyak waktu dalam melaksanakan setiap tahapan pada Pilkada Bandung Barat 2024.

"Saya yakin milenial yang terlibat banyak waktu," ucapnya.

Seperti diketahui, sebanyak 80 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ripqi Ahmad Sulaeman pada Kamis 16 Mei 2024.

Pada perekrutan dan calon peserta PPK dan PPS, sambung Ripqi, banyak generasi milenial yang terlibat. Hal ini tentu menjadi kesempatan buat mereka lebih tahu lagi bagaimana mengelola Pemilu ini.

"Ini membuktikan mereka sudah semakin punya motivasi untuk terlibat menjadi penyelenggara Pemilu," ucapnya. (agus satia negara)