Nanti, Pelayanan Publik di Purwakarta Cukup Dilakukan di Satu Tempat

INILAH, Purwakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sejak 2017 lalu mendorong setiap daerah menyiapkan mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, sejak 2019 lalu pihaknya telah memulai pembangunan pusat pelayanan publik tersebut. Saat ini, progress pembangunannya sudah hampir 100 persen. Nantinya, di MPP yang dibangun di sekitar Jalan Jendral Sudirman ini ditargetkan terdapat sedikitnya 100 pelayanan.

 “InsyaAllah, kalau tidak ada halangan, di Juli 2020 mendatang MPP ini sudah bisa beroperasi. Saat ini, pembangunanya sudah memasuki tahap akhir,” ujar Anne kepada INILAH, Selasa (10/3/2020).

Anne menjelaskan, pihaknya sangat menyambut baik dengan program dari kementerian. Apalagi, program ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lainnya, tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Pelayanan di MPP ini, nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di masing-masing dinas, kedepan cukup dilakukan di satu lokasi. Karena MPP masuk di visi misi 9 langkah melanjutkan purwakarta istimewa ” jelas dia.

Anne menuturkan, dalam pembangunan MPP itu Pemkab Purwakarta menggelontorkan anggaran Rp 9,8 miliar. Dengan rincian, Rp 5,8 miliar di pos Anggaran Distrakim untuk pembangunan gedungnya yang dialokasikan di APBD 2019. Kemudian, Rp 4 miliar dianggarkan di 2020 ini untuk jaringan system digital/IT dan interior di pos anggaran DPMPTSP.

Pagi tadi, tambah Anne, pihaknya telah melakukan penandatanganan komitmen soal pembangunan MPP bersama KemenPAN-RB di Jakarta. Penandatangan tersebut, juga turut disaksikan Menpan-RB, Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, dalam rilis yang diterima INILAH dari humas KemenPAN-RB, Menteri Tjahjo mengatakan, pihaknya sangat mengampresiasi karena antusiasme pemerintah daerah cukup tinggi dalam membangun MPP itu. Menurutnya, ini menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakatnya.

“Sampai saat ini sudah ada 48 kepala daerah yang berkomitmen untuk membangun pusat pelayanan publik ini,” ujarnya.

Menurut dia, MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, kata dia, hal ini berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.

“MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas dia.

Dia berpendapat, inovasi baru dari pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.

Namun, dengan system digitalisasi seperti ini, pelayanan yang dilakakukan dipastikan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dia juga berharap, MPP juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan.

“Kunci dari efektifitas kehadiran MPP ini, adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi. Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat, karena cukup hadir pada satu tempat mereka mendapatkan berbagai layanan,” tambah dia.

Dia menambahkan, di MPP ini layanannya juga terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu. (Asep Mulyana)