Pimpinan MPR Minta Menkeu Dipecat Gara-gara Potong Anggaran, Ini Jawaban Telak Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menanggapi salah seorang pimpinan MPR yang meminta Presiden Jokowi memecatnya karena memotang anggaran MPR.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani menanggapi salah seorang pimpinan MPR yang meminta Presiden Jokowi memecatnya karena telah memotang anggaran MPR.
Sri Mulyanai menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran itu lantara adalah bagian dari refocusing yang tengah dilakukan.
Hal ini lantaran pada tahun ini Indosesia tengah menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.
Baca Juga: Tulus Rawat Gala Sky, Fuji Adik Bibi Andriansyah Dapat Hadiah Mobil, Begini Reaksi Netizen
“Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19,” terang Sri Mulyani, Rabu, 1 Desember 2021.
Berikut ini tanggapan lengkap Sri Mulyani terhadap tudingan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebutnya tak menghargai MPR.
Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb:
1) Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.
2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
Baca Juga: Sebut-sebut Menkopolhukam, Hidayat Nur Wahid Minta Densus 88 dan TNI AD Buktikan NKRI Harga Mati
3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Tanggapan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagram miliknya @smindrawati pada Rabu, 1 Desember 2021.
Baca Juga: Foto: Kampung Wisata Literasi di Bandung
Diketahui, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mempertanyakan anggaran MPR yang turun pada tahun mendatang. Dia pun menuding pengelolaan uang negara oleh Sri Mulyani dinilainya amburadul. Fadel pun meminta presiden untuk mencopotnya.***
Editor : inilahkoran


