Pasca Ground Checking, Dewan Lakukan Evaluasi DTSEN Bansos

​INILAHKORAN.ID - Komisi IV DPRD Kota Bogor memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta tidak menghilangkan hak masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.

Kepastian itu dilakukan dengan cara menggelar rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bogor dan Dinas Kesehatan (Dinkes), perihal evaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasca pelaksanaan ground checking.
​
​Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur memaparkan, bahwa evaluasi ini mendalami variabel dan mekanisme pendesilan dalam penyusunan DTSEN yang menjadi acuan utama penyaluran bansos.

"Komisi IV meminta keterangan dari BPS terkait variabel dan pendesilan. Rekomendasi kami adalah mengevaluasi kembali program bantuan yang dibiayai APBD tidak mengacu pada parameter data sensus nasional, supaya hak masyarakat tidak hilang. Evaluasi DTSEN ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan," tutur Fajar dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026). 

​Fajar menekankan, pentingnya ruang diskresi bagi Pemkot Bogor selama proses pembaruan data yang memakan waktu tiga hingga enam bulan. Apalagi, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran ground checking melalui Dinas Sosial (Dinsos) demi penyempurnaan data.

​"Pemerintah perlu memiliki ruang diskresi agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan tetap terakomodasi meskipun proses pembaruan data masih berjalan," terangnya.

Fajar menjelaskan, bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai, bisa emanfaatkan pembaruan mandiri melalui aplikasi Cek bansos. 

"Kami menegaskan komitmen untuk terus mengawal penyempurnaan DTSEN dan mendorong sinkronisasi data pusat-daerah demi terwujudnya penyaluran bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran dan berkeadilan," jelasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan mendorong keterbukaan informasi mengenai parameter penilaian desil kepada publik, sekaligus mempercepat penggunaan data lokal Kota Bogor.

​"Kami meminta agar parameter maupun bobot penilaian dijelaskan ke publik. Selain itu, kami mendorong Dinas Sosial menggunakan data Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan," tegas Subhan.

​Anggota Komisi IV, Mulyani, turut menyoroti perbedaan data desil BPS yang memiliki tiga versi yaitu nasional, provinsi dan kota. Dinsos harusnya memprioritaskan data desil Kota Bogor agar selisih data tersebut tidak merugikan masyarakat.

​"Selisih sekitar 20 ribu data itu harus segera diperbaiki. Kami berharap pembaruan data dilakukan secara berkala agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat masuk ke DTSEN," terang Mulyani.

​Menanggapi hal tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Ferry Maurist memaparkan, bahwa pergeseran desil warga di lapangan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan desil bisa terjadi karena kondisi sosial ekonomi warga yang membaik atau menurun, serta hasil pemeringkatan (ranking) secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah yang saling mempengaruhi. 

​"Kami mengapresiasi masukan dari DPRD Kota Bogor yang menyarankan agar penyaluran bansos daerah memprioritaskan pendataan desil tingkat kota demi akurasi yang lebih tinggi," paparnya. 

Ferry menerangkan, bagi masyarakat yang ingin memperbaiki data atau mengajukan sanggahan, BPS mengarahkan warga untuk memanfaatkan fitur dalam aplikasi Cek bansos.
​
"Di aplikasi Cek bansos ada fitur 'Usul Sanggah'. Warga bisa mengusulkan pembaruan data dirinya jika merasa desilnya belum sesuai, atau menyanggah jika ada ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar," tegas Ferry.