PDP di Purwakarta Antara Ada dan Tiada, Agro Jabar Kemana?

INILAHKORAN, Bandung - Kehadiran Pusat Distribusi Provinsi atau PDP di Purwakarta yang dikelola BUMD, PT Agro Jabar nyatanya antara ada dan tiada. Padahal, lebih dari setahun operasionalnya diresmikan Gubernur Jabar periode 2018-2023, Ridwan Kamil.

Tepatnya pada akhir Januari 2023 silam, Ridwan Kamil meresmikan PDP di Purwakarta tersebut sebagai realisasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi.

Namun ternyata, hingga kini Asda III Setda Pemprov Jabar Hening Widyatmoko mengatakan masih banyak masyarakat yang belum tahu kehadirannya, apalagi tugas dan fungsi dari PDP di Purwakarta itu sendiri.

Hal ini sangat disayangkan Hening karena PDP di Purwakarta itu sejatinya memiliki peran vital dalam memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pokok. Setidaknya untuk beras, karena memang sejak awal Agro Jabar memutuskan akan secara bertahap mengelola komoditas pokok, yang diawali dengan beras.

Ketersediaan beras, harusnya sudah bisa difasilitasi oleh Agro Jabar melalui PDP, minimal untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta, menyiasati di tengah kenaikan harga dan kelangkaan pangan utama masyarakat tersebut.

"PDP di Purwakarta sudah setahun berdiri, ternyata kurang diketahui publik," ujarnya baru-baru ini.

Dia berharap, hal ini tidak terjadi lagi dan tentunya dengan adanya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, PDP dapat dimaksimalkan guna memastikan masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi barang kebutuhan pokok.

"Menjadikan tempat ini betmanfaat, berfungsi sesuai peruntukannya," ucapnya.

Selain itu, Hening juga mendorong Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Provinsi Jabar agar terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Agro Jabar, selaku pengelola PDP supaya tujuan awal memutus rantai pasok yang panjang guna menekan harga komoditas pokok dapat terealisasi maksimal.

"Kita sangat berharap ada pembinaan dari Biro BUMD yang nantinya mengingatkan tugas (Agro Jabar). Niat mulia dari Pemprov Jabar dan pemerintah kota/kabupaten memutus mata rantai memang belum maksimal. Tapi evaluasi terus dilakukan," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, pihaknya akan terus mendorong Agro Jabar supaya PDP dapat berjalan maksimal.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dapat turut membantu dalam memaksimalkan PDP.

"Harapannya seluruh dinas, semua bisa optimalkan. Termasuk dari dinas Kabupaten Purwakarta. Agro Jabar ada pembina, Biro BUMD harapannya terus lakukan pembinaan supaya (Agro Jabar) lebih gesit, lincah mengelola PDP," harapnya.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Faizal Hafan Farid meminta pemerintah provinsi (Pemprov), untuk dapat mengoptimalkan Pusat Distribusi Provinsi (PDP), yang telah dibangun di Kabupaten Purwakarta.

Faizal mengatakan, hadirnya PDP sejatinya dapat menjadi solusi Pemprov Jabar dalam menggenjot sektor perdagangan, sekaligus menstabilkan harga komoditas pokok.

Terutama beras saat ini, yang harganya terus merangkak naik dan bahkan untuk kelas medium serta premium, langka di pasar retail.

"Kita sudah mengeluarkan Perda PDP. Semoga ini bisa menjadi jembatan untuk stabilisasi harga, sesuai kondisi di masyarakat saat ini," ujar Faizal dalam sambutannya di Forum Perangkat Daerah Disperindag Jabar 2024, bertajuk Transformasi Strategis Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri dan Perdagangan, di Kabupaten Bekasi, Kamis 22 Februari 2024 lalu.

Supaya PDP dapat berjalan maksimal kata dia, tentu Pemprov Jabar harus berani mengalokasikan anggaran yang mumpuni, untuk mengkover seluruh komoditas pokok. Sehingga ketika terjadi paceklik, produk dapat dikeluarkan dan kelangkaan serta kenaikan harga bisa dicegah.

"Kita akui anggarannya masih minim. Semoga bisa dikuatkan lagi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tandasnya. (yuliantono)