Disperindag Jabar Siap Kawal Komitmen 27 Kabupaten/Kota, Wujudkan Transformasi Strategis

INILAHKORAN, Bekasi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat siap mengawal komitmen Disperindag 27 kabupaten/kota, untuk menjalankan rencana mereka dalam mewujudkan transformasi strategis meningkatkan nilai tambah pada sektor industri dan perdagangan.

Setelah mereka meneken berita acara, hasil diskusi dalam Forum Perangkat Daerah Disperindag Jabar edisi 2024, di Kabupaten Bekasi, Kamis malam 22 Februari 2024.

Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, masing-masing kota/kabupaten memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Namun dia bersyukur, karena mereka menyadari dan telah memetakan masalah untuk diatasi.

"Contoh, Kabupaten Garut dalam interaktif bertema diversifikasi industri, kemudahan berusaha serta pengembangan UMKM. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi masalah. Kayak eceng gondok, yang selama ini jadi kendala nyatanya bisa menjadi peluang. Lalu industri kulit, karena disana memang sentra andalannya itu. Nah ini juga bisa dimaksimalkan, digali potensi baru," ujar Noneng usai penandatanganan berita acara.

Demikian pula Kabupaten Sumedang, pada tema interaktif mengenai stabilisasi harga, sarana prasarana dan e-commerce tutur Noneng. Mereka sejatinya telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Perdagangan (SINDANG), yang bahkan telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Si Linda) milik Pemprov Jabar. Namun belum bersinergi dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

"Ini juga ditingkatkan, dimana Kemendag menyampaikan bagaimana Peraturan Menteri (Permen) Nomor 31 Tahun 2023 dapat menjadi patokan mereka untuk pengelolaan e-commerce," ucapnya.

Tidak hanya itu, dalam green industry, pengayaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta hilirisasi industri juga harus digenjot kata Noneng. Misal di Kabupaten Bekasi, yang memiliki kawasan industri terbesar harus didorong segera bertransisi.

"Selain itu, di Kabupaten Bekasi juga harus didorong untuk meningkatkan akan perlindungan konsumen, edukasi konsumen cerdas dan pengawasan barang beredar serta tertib niaga. Contohnya, mereka ternyata belum ada wadah untuk perlindungan konsumen. Maka ini akan kita terus dorong," tuturnya.

Sedangkan pada tema optimalisasi pemanfataan sertifikat keahlian kerja (SKA), hambatan ekspor dan promosi serta misi dagang luar negeri diakui dia juga harus bisa digenjot. Seperti Kota Bandung, contohnya ternyata sejauh ini informasi standarisasi sertifikasi negeri tujuan ekspor masih minim.

"Jadi pelaku usaha ini harus mencari informasi sendiri. Hal seperti ini yang kita sama-sama dorong, supaya bagaimana caranya harapan kita agar transformasi meningkatkan nilai tambah di industri dan perdagangan dapat terwujud," tutupnya. (Yuliantono)