Pelunasan Bipih Haji 2026 Tahap Pertama Ditutup, Kemenhaj Jabar Optimistis Kuota Lunas 100 Persen

INILAHKORAN.ID - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah haji (Bipih) 2026 tahap pertama resmi ditutup. Dari total 29.372 calon jemaah haji asal Jabar yang berhak melunasi, sekitar 70 persen telah menuntaskan pembayaran, sementara 30 persen lainnya tidak melakukan pelunasan.

Kekosongan kuota akibat tidak optimalnya pelunasan tahap pertama tersebut langsung diantisipasi. Pemerintah memastikan kuota jemaah haji Jabar tetap terisi penuh melalui pelunasan tahap kedua, yang diperuntukkan bagi jemaah cadangan, penyatuan mahram, serta jemaah yang sebelumnya mengalami gagal sistem.

Pelunasan Bipih tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 2-9 Januari 2026, atau selama tujuh hari kerja. Rentang waktu ini menjadi kesempatan terakhir bagi jemaah yang telah masuk dalam tiga kategori tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jabar Boy Hari Novian menyebut hingga penutupan tahap pertama, lebih dari 20 ribu jemaah haji Jabar telah melunasi Bipih.

“Sisanya 30 persen sudah terverifikasi berasal dari jemaah cadangan yang menyatakan siap lunas sebanyak 11.875 orang, kemudian penggabungan mahram lebih dari 1.200 jemaah, serta sekitar 2.000 jemaah yang sebelumnya gagal sistem,” ujar Boy dikutip Jumat 2 Januari 2026.

Dengan basis data yang sudah tervalidasi, Boy optimistis pelunasan tahap kedua akan berjalan maksimal.

“Secara keseluruhan, insyaallah dalam tujuh hari pelunasan tahap kedua ini, kuota Jawa Barat bisa seratus persen lunas,” ucapnya.

Boy juga mengapresiasi kabupaten/kota dengan tingkat serapan pelunasan yang tinggi. Salah satunya Kota Bekasi, yang dinilai mampu menunjukkan kesiapan jemaah secara signifikan.

“Dari sekitar 5.000 kuota jemaah di Kota Bekasi, 3.500 di antaranya sudah melunasi Bipih pada tahap pertama,” tuturnya.

Menurut dia, pelunasan tahap kedua kini tinggal bersifat administratif. “Waktunya memang singkat, tapi seluruh persiapan sudah dilakukan. Jemaah tinggal melunasi karena jemaah cadangan sudah terverifikasi,” ucapnya.

Memasuki awal 2026, Kemenhaj Jabar juga mulai memantapkan kesiapan internal. Boy menyebut, struktur organisasi Kanwil Kemenhaj Jabar kini telah lengkap, mulai dari kepala bidang hingga kepala seksi.

“Kabid sudah lengkap, kasi juga sudah lengkap. Dengan struktur yang utuh, koordinasi dan pembagian tugas akan jauh lebih efektif,” katanya.

Kondisi ini menjadi modal penting dalam menyongsong penerbangan perdana jemaah haji 2026 yang dijadwalkan pada 21 April.

Di sisi lain, Kemenhaj Jabar juga tengah mempertimbangkan lokasi kantor atau sekretariat ke depan. Saat ini, Kemenhaj Jabar masih berkantor bersama Kanwil Kemenag Jabar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, yang merupakan aset Pemprov Jabar.

“Kami masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Ke depan, mudah-mudahan ada dukungan anggaran untuk pembangunan, sementara lahannya bisa dari hibah Pemprov Jabar,” kata Boy.

Terpisah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar, Andrie Kustria Wardana mengungkapkan, tawaran pemanfaatan Masjid Raya Al Jabbar disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat audiensi dengan Wakil Menteri Haji bersama jajaran Kemenhaj pada awal Desember 2025.

Namun hingga kini, tawaran tersebut belum direspons secara resmi, lantaran Kemenhaj masih mengkaji sejumlah alternatif lokasi lain, termasuk opsi berkantor di Asrama Haji Bekasi.

“Masjid Raya Al Jabbar memiliki banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, ini bagian dari upaya mendinamisasi kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas keagamaan,” ujar Andrie.

Ia menilai, lokasi masjid yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Barat berpotensi mempermudah koordinasi lintas instansi.

“Namun keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada Kemenhaj. Pemprov Jabar hanya memberikan alternatif terbaik agar pelayanan haji dan umrah di Jawa Barat semakin optimal,” tandasnya.