Kemenhaj Diminta Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2027

DPR minta Kemenhaj untuk percepat pemeriksaan calon jamaah haji 2027 agar biaya perjalanan segera dilunasi.

Kemenhaj Diminta Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2027
Ilustrasi ibadah haji.

INILAHKORAN, Bandung - Tidak hanya menuntut calon jamaah Haji 2027 untuk segera melunasi biaya haji, kesehatan mereka juga akan segera diperiksa.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), diminta Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang untuk mempercepat penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji untuk mengantisipasi kehilangan kuota haji 2027.

"Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang," tutur Marwan Dasopang.

Marwan mengungkapkan kepastian kelayakan kesehatan harus segera diberikan agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan biaya haji.

DPR telah mendapatkan gambaran mengenai sejumlah kendala dalam proses penetapan istithaah kesehatan. 

Karena itu, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Kementerian Haji dan Umrah dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Istithaah merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, finansial, transportasi, waktu, maupun keamanan.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan menjadi salah satu ketentuan wajib sebelum calon jamaah dapat melakukan pelunasan Bipih.

Persyaratan kesehatan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Namun, sejumlah ketentuan yang dinilai masih memungkinkan untuk didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menjadi penghambat bagi calon jamaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.

DPR juga menyoroti potensi kuota haji di setiap provinsi tidak terserap secara optimal akibat keterlambatan pemeriksaan maupun persoalan administrasi. 

Padahal, calon jamaah yang telah masuk alokasi kuota seharusnya memiliki kesempatan untuk mempersiapkan keberangkatan.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. 

Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.

Mekanisme dua tahap tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh kuota yang tersedia terisi oleh calon jamaah yang memenuhi persyaratan.

Keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil juga jadi tantangan lainnya.

Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan istithaah.

Maka dari itu, Marwan mendorong Kemenhaj melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.***


Editor : Irma Nurfajri