UMP 2027 Jabar Rp3 Juta, Dedi Mulyadi Buka Peluang Perusahaan Ajukan Pengecualian

Gubernur Dedi Mulyadi membuka peluang pengecualian UMP 2027 Jawa Barat bagi perusahaan yang keberatan dengan melampirkan bukti administrasi dan kondisi keuangan

UMP 2027 Jabar Rp3 Juta, Dedi Mulyadi Buka Peluang Perusahaan Ajukan Pengecualian
Gubernur Dedi Mulyadi membuka peluang pengecualian UMP 2027 Jawa Barat bagi perusahaan yang keberatan dengan melampirkan bukti administrasi dan kondisi keuangan

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuka peluang bagi perusahaan yang keberatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 untuk mengajukan pengecualian.

Namun, pengajuan tersebut tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas. Perusahaan wajib menyertakan bukti administratif serta laporan kondisi keuangan sebagai bahan pertimbangan pemerintah.

Dedi Mulyadi menegaskan, setiap permohonan pengecualian UMP 2027 Jawa Barat akan dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya harus memperhatikan pemenuhan hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tetap beroperasi dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

"Nanti keberatan itu akan kita lihat dari sisi aspek administrasinya, aspek kemampuan keuangannya, karena kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan berusaha dan kelangsungan orang bekerja," ujar Dedi di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

Di sisi lain, Dedi memastikan perusahaan di Jawa Barat tetap wajib mematuhi ketentuan terbaru mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Pemprov Jawa Barat sebelumnya telah menerima putusan banding atas gugatan terkait UMSK. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perubahan Keputusan Gubernur (Kepgub).

Dengan adanya ketentuan tersebut, perusahaan yang memiliki kemampuan finansial wajib membayarkan kekurangan upah pekerja akibat kenaikan UMSK yang sebelumnya belum direalisasikan.

"Upah yang belum dibayarkan karena kenaikan upah di UMSK itu harus dibayarkan bagi perusahaan yang punya kemampuan. Tetapi yang tidak kemampuan diputuskan oleh bipartit," kata Dedi.

Sementara itu, perusahaan yang mengaku belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran dapat menempuh mekanisme perundingan bipartit bersama serikat pekerja atau buruh di lingkungan masing-masing.

Melalui perundingan tersebut, perusahaan dan pekerja dapat membahas kondisi keuangan serta pemenuhan hak buruh untuk mencari kesepakatan bersama.

Meski demikian, keterbatasan finansial perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk menindaklanjuti ketentuan UMSK Jawa Barat yang telah ditetapkan.

Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan hak pekerja dan keberlangsungan usaha.

Re


Editor : Ahmad Sayuti