Geruduk Gedung Sate, Buruh Kawal dan Patok Penetapan UMP Jabar 2027 Rp4,1 Juta
Kalangan buruh Jabar mendesak Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,1 juta. Angka tersebut dinilai mencerminkan KHL pekerja di Jabar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kalangan buruh Jabar mendesak Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4,1 juta. Angka tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Jabar.
Desakan itu disuarakan melalui aksi pengawalan rapat pleno Dewan Pengupahan Jabar di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jabar Dadan Sudiana mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk mengawal proses pembahasan rekomendasi besaran UMP Jabar 2027 sebelum diserahkan kepada gubernur.
"Hari ini kita aksi pengawalan sidang pleno Dewan Pengupahan Jabar. Hari ini Dewan Pengupahan melaksanakan rapat pleno untuk penetapan UMP Jabar," kata Dadan.
Menurutnya, penetapan upah minimum tidak boleh sekadar mengikuti pertimbangan administratif, tetapi harus memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja. Karena itu, buruh mengajukan angka Rp4,1 juta sebagai batas yang diharapkan dapat mengakomodasi standar KHL di Jabar.
Aksi tersebut melibatkan gabungan sejumlah organisasi pekerja, di antaranya KSPI, KSB, FSPMI, SPM, FSPKEP KSPI Jabar, serta beberapa serikat pekerja dari sektor industri. Perwakilan buruh datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
Tak hanya menyoroti UMP 2027, kalangan buruh juga meminta Dedi Mulyadi lebih cermat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Mereka tidak ingin polemik penetapan upah sektoral yang sebelumnya berujung gugatan hukum kembali terulang.
Dadan mengapresiasi langkah Gubernur Jabar yang telah menerbitkan SK baru untuk mencabut keputusan sebelumnya, terkait UMSK setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kita berharap ke depan, gubernur juga tidak lagi mengulangi kesalahan ketika menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Barat. Kita berterima kasih karena putusan PTUN sudah dilaksanakan dan gubernur mengeluarkan SK baru yang mencabut SK lama," ujarnya.
Dadan menegaskan, aksi pengawalan tidak berhenti pada rapat pleno Dewan Pengupahan. Buruh akan terus mengawasi proses hingga gubernur menetapkan besaran UMP dan UMSK Jabar.
Pasalnya, rekomendasi Dewan Pengupahan akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh gubernur. Berdasarkan jadwal yang disampaikan Dadan, penetapan upah tersebut paling lambat dilakukan pada 21 November 2026.
"Kita akan terus mengawal dengan aksi-aksi agar gubernur nanti menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral di Jabar sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Jabar," tegasnya.
Editor : Doni Ramdhani

