FSP TSK SPSI Desak BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon

PP FSP TSK SPSI mendesak pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon untuk menjamin hak pekerja korban PHK.

FSP TSK SPSI Desak BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon
Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto

INILAHKORAN.ID - Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) mendesak pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja.

Kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon setiap bulan diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama akibat perusahaan tutup atau dinyatakan pailit.

Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, menilai BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang paling memenuhi syarat untuk mengelola dana tersebut. Menurutnya, lembaga itu memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dana jaminan sosial dan hak pekerja.

"PP FSP TSK SPSI mendukung agar dana cadangan pesangon dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program-program jaminan hak buruh sudah dikelola lembaga ini sejak masih bernama Astek pada tahun 1977," ujar Roy dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Roy menjelaskan, selama ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelima program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain pengalaman mengelola dana jaminan sosial, keterwakilan pekerja dan pengusaha dalam struktur pengawasan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi alasan serikat pekerja mendukung penunjukan lembaga tersebut.

Roy menyebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melibatkan unsur serikat pekerja dan pemberi kerja sehingga pengelolaan dana dapat diawasi oleh perwakilan kedua pihak.

"Di BPJS Ketenagakerjaan ada Dewan Pengawas dari unsur serikat pekerja dan pemberi kerja yang bertugas mengawasi pengelolaan dana buruh, sedangkan lembaga lain belum punya pengalaman itu. Kami meminta pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon," tegas Roy.


Editor : Ahmad Sayuti